Saturday 21 April 2012

KAMG Menduga UN di Sumut Terjadi Kecurangan

Komunitas Air Mata Guru (KAMG) menduga pelaksanaan ujian nasional di beberapa daerah di Sumatera Utara terjadi kecurangan, dan dibuktikan adanya temuan kunci jawaban dari tangan siswa.
Ketua Komunitas Air Mata Guru (KAMG) Abdi Muskarya Saragih di Medan, Rabu mengatakan, berdasarkan investigasi yang dilakukan di beberapa sekolah, timnya menemukan indikasi terjadinya kecurangan yang dilakukan siswa peserta ujian nasional, baik pada hari pertama maupun hari kedua.
"Indikasi kecurangan tersebut, sebelum ujian berlangsung para siswa sudah menuliskan jawabannya di papan alas Lembar Jawaban Komputer (LJK), fotokopi jawaban yang diketik, maupun yang beredar melalui SMS," katanya.
Selain itu, jelasnya, rata-rata siswa sudah datang ke sekolah sekitar pukul 05.00 WIB, meski ujian baru akan berlangsung pukul 08.00 WIB. Sekitar pukul 06.00 WIB terlihat siswa sibuk dengan telepon genggam, setelah diamati ternyata mereka menuliskan pesan singkat yang berisi kunci jawaban.
Sebagian siswa juga terlihat menulis pada secarik kertas berukuran kecil yang mudah diselipkan seperti di kaos kaki maupun lipatan baju. Siswa juga terlihat mengumpulkan dana secara kolektif untuk diberikan kepada seseorang yang memberikan kunci jawaban tersebut.
"Investigasi dilakukan di beberapa daerah seperti Medan, Perbaungan, Balige dan Labuhan Batu. Maaf kami tidak bisa memberitahukan sekolah-sekolah mana yang siswanya melakukan kecurangan tersebut, ini juga untuk melindungi siswa," katanya.
Untuk itu, pihaknya meminta Ujian Nasional (UN) ke depannya dihentikan, selain cacat hukum berdasarkan keputusan Mahkamah Agung (MA), pelaksanaan UN selama 10 tahun berjalan penuh kecurangan. Pihaknya juga berjanji akan terus menyuarakan untuk menghentikan UN," katanya.
Ketika ditanya apakah hasil investigasi tersebut akan dibawa ke ranah hukum, ia mengatakan, tidak akan dibawa, karena berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya hal itu tidak akan ditindaklanjuti pemerintah.
"Kami tidak akan membawa kasus ini ke ranah hukum karena pemerintah menekankan kasusnya bukan pidana.Bukan melihat penyebab kenapa siswa melakukan tindakan tersebut.Pelaksanaan UN diatur dalam PP Nomor 19/2005 tentang standarisasi pendidikan nasional, memiliki kegagalan dan kecacatan hukum," katanya.
Sementara, Ketua Pengawas UN pada Satuan Pendidikan Sumut Prof Khairil Anshari mengatakan, pihaknya tidak menemukan penyimpangan yang dilakukan guru maupun siswa pada saat pelaksanaan ujian hari pertama maupun hari kedua.
"Meski demikian kami telah melaporkan hal tersebut kepada Inspektorat Pendidikan dan Balitbang Kemendikbud untuk ditindaklanjuti," katanya.
(Antara | Rabu, 18-04-2012 | 18:59:37)

UNIMED Bantah Lemah Awasi Pelaksanaan UN

Pihak Universitas Negeri Medan (Unimed) selaku koordinator pengawas ujian nasional (UN) dari perguruan tinggi pada satuan pendidikan membantah lemah dalam mengawasi setiap sekolah penyelenggara UN.
"Tim kita sudah bekerja dengan baik. Kita tidak bertugas mengawas ruang kelas, kita mengawas satuan pendidikannya atau sekolahnya. Pengawas ruang kelas itu tetap guru. Kita lihat saja nanti hasil penyelidikan Balitbang," kata Pembantu Rektor I Unimed Prof Khairil Ansyari di Medan, Rabu, ketika disinggung adanya indikasi kecurangan UN akibat lemahnya pengawasan.
Ia juga mengatakan pihaknya heran dengan isu bahwa banyak kunci jawaban UN yang beredar di tangan siswa saat ujian berlangsung, padahal kebenaran kunci jawaban itu tidak bisa dipertanggungjawabkan.
"Saya kemarin sudah cek dari awal naskah diambil sekolah, tidak ada yang beredar di luar kelas. Jadi kunci jawaban itu tidak benar, jangan-jangan ini sengaja dibuat oknum tidak bertanggung jawab untuk mengacau," katanya.
Saat ini, lanjut dia, sebagian pengawas untuk satuan pendidikan SMK sudah kembali ke daerah asalnya masing masing, sebab ujian SMK sudah berakhir. Sementara UN SMA baru berakhir Kamis (19/4).
"Saya sudah instruksikan pengawas untuk segera mengirimkan naskah LJK UN SMK ke Unimed secepatnya. Saat ini yang baru masuk baru 12 daerah dan sedang kita pindai," katanya.
Sementara untuk persiapan ujian susulan SMA sederajat, ia mengatakan naskah soal sudah tiba di Medan. Direncanakan untuk daerah-daerah terjauh naskah ujian susulan mulai diberangkatkan satu hari setelah naskah tiba di Unimed.
"Kalau untuk beberapa kabupaten di Kepulauan Nias bisa dibawa dengan pesawat bersama pengawasnya, karena jumlah yang ikut UN susulan jumlahnya tidak banyak," katanya.
Sementara Ketua Panitia UN Sumut Henri Siregar mengatakan, berdasarkan laporan daerai daerah pelaksanaan ujian sampai hari ketiga berjalan tertib dan lancar.
"Tidak ada kendala, semua berjalan lancar dan untuk SMK sudah selesai hari ini. Ini tinggal menunggu satu hari lagi untuk SMA," katanya.
Hanya saja, sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan data jumlah siswa yang akan mengikuti ujian susulan SMA, karena kabupaten/kota belum melampirkan data siswa yang tidak hadir.
"Belum ada datanya, kemungkinan besok sudah ada datanya semua," katanya.
(Antara | Rabu, 18-04-2012 | 19:18:01)

Mendiknas: Tidak Ada Kebocoran Soal UN

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh menengaskan tidak ada kebocoran soal ujian nasional (UN) tingkat SMA/SMK/MA yang berlangsung serentak di seluruh Indonsia sejak Senin (16/4) hingga Kamis hari ini.
"Kami sudah melakukan pengecekan lepangan di sekolah-sekolah dan menyimpulkan tidak benar adanya kebocoran soal UN," kata Muhammad Nuh menjelang rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.
Menurut dia, pelaksanaan UN tingkat SMA/SMK/MA berjalan lancar dan baik sejak hari pertama hingga hingga Kamis ini.
Dalam pelaksanaan UN, menurut dia, tentu ada dinamika seperti menonton pertandingan sepak bola.
Ditanya soal adanya dugaan ke bocoran soal UN, Muhammad Nuh mengatakan, memang benar adanya dugaan kebocoran jawaban karena beredar kunci jawaban yakni huruf abjad, abcd.
Muhammad Nuh juga mengakui, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerima pengaduan masyarakat hingga ratusan pengaduan.
"Kami menerima pengaduan dan pertanyaan dari masyarakat paling banyak melalui sms (layanan pesan singkat), yang kami catat," ucapnya.
Ia mengapresiasi pengaduan dan pertanyaan masyarakat yang menunjukkan perhatian dan partisipasi masyarakat cukup baik.
Pengaduan dan pertanyaan dari masyarakat, menurut dia, sudah ditindaklanjuti dengan melakukan pengecekan ke lapangan.
"Hasilnya kami menyimpulkan, tidak benar adanya kebocoran soal UN," tukasnya. 
Ia menjelaskan, dinamika selama penyelenggaraan UN adalah dugaan kebocoran soal dan kekurangan soal ujian.
Nuh juga mengakui terjadi kekurangan soal tapi hanya untuk mata ujian tertentu dan di lokasi tertentu, tidak semuanya kekurangan soal.
"Kekurangan soal itu hanya terjadi di beberapa ribu ruang kelas saja. Jika dipersentasikan maka kecil sekali," ujarnya.
Menurut dia, di lokasi-lokasi yang terjadi kekurangan soal, maka soal yang kurang itu diperbanyak sehingga mencukupi.
"Setiap persoalan tentu ada solusinya," katanya, menegaskan.
Muhammad Nuh mengakui, jika sampai terjadi kebocoran soal itu persoalan berat dan fatal.
Namun pada pelaksanaan UN tingkat SMA/SMK/MA hingga hari terakhir, kata dia, tidak ada kekhawatiran kebocoran soal UN.
"Pelaksanaan UN berjalan lancar dan baik," paparnya.
(Antara | Kamis, 19-04-2012 | 13:06:50)

Thursday 19 April 2012

Adakah UN yang Jujur?






OPINI HILDA SARASWATIE
Suatu ketika seorang kawan guru merasa jengkel, sangat jengkel, ketika menjadi pengawas Ujian Nasional di salah satu sekolah swasta di daerah pinggiran kota. Sekolah yang berada dalam sebuah lembaga pendidikan keagamaan yang seharusnya bisa memberikan kenyamanan bagi para tamu yang menjadi pengawas Ujian Nasional. Peristiwa yang seharusnya tidak terjadi, ketika lembaga semacam itu mengkritik terhadap pelaksanaan Ujian Nasional tetapi yang disakiti adalah para pengawas yang hanya sekedar melaksanakan tugas.
Wajar jika temanku yang jadi pengawas Ujian Nasional di sekolah tersebut merasa jengkel, karena di tengah asyik mengawasi peserta didik yang tengah ujian salah seorang panitia (guru) di sekolah tersebut tanpa babibu measuki ruangan dan di hadapan pengawas secara terbuka memberikan kunci jawaban kepada peserta didiknya. Teman saya meradang dan memprotes pada panitia. Besoknya temanku dipanggil kepala sekolah untuk tidak terlalu kaku dalam mengawasi Ujian Nasional.
Di waktu yang lain, ketika diundang salah satu Madrasah Aliyah untuk memperingati tahun hijriyah, saya bertemu dengan seorang guru muda yang saya kenal pintar, dan kritis. Saya merasa senang bertemu dengannya karena merupakan sosok representasi guru muda yang idealis dan penuh magma semangat yang bergelora. Di saat ngobrol berbagai hal sampai juga pembicaraan ke persoalan Ujian Nasional.
“Kalau saya bertemu dengan menteri, saya bernai berdenbat dan mengkritik Ujian Nasional yang tidak adil. Bagaimana bisa terjadi fasilitasnya berbeda, cara pelaksanaan pembelajarannya beragam ujiannya kok sama. Dijadikan penentu kelulusan lagi?” Guru itu berapi-api di depan saya. Dan saya hanya tersenyum mendengarnya.
“Meski dalam berbagai argumentasinya dengan keras menolak dan mengkritik Ujian Nasional, namun di lembaga yayasan pendidikan yang dikelola sang guru masih juga mengikuti ujian nasional.
“Kenapa pak guru tak berani menolak. Seandainya guru seperti teman saya itu mau bersatu dan menolak penyelenggaraan Ujian Nasional, tentu Kementerian Pendidikan akan berfikirlebih arif lagi, sehinggakebiajakannya dirasakan berkeadilan. Saya menunggu jawaban teman guru itu yang lebih berapi-api lagi. Namun jawaban yang saya temukan paradoksnya.
“Tidak mungkin itu dilakukan, karena yayasan pendidikan seperti yang saya miliki lebih banyak berorientasi untuk memperoleh peserta didik sebanyak-banyaknya, sehingga yang dilakukan akhirnya adalah dengan berupaya bagaimana supaya muridnya banyak yang lulus dalam menempuh ujian sehingga dipercaya oleh masyarakat untukmenitipkan anaknya dilembaga pendidikan yang dikelolanya,” ujarnya dengan intonasi merendah,”
Lagi, masyarakat sekarang juga membutuhkan ijazah.” JUga makin banyakjumlahsiswanya bantuan danap pendidikan dari pemerintah pusat ataupun dari pemerintah darah akan semakin banyak, sebab bantuan diperhitungkan dengan menghitung jumlah kepala. Dari sini berbagai penyimpangan dilakukan, sehingga kebijakan baru di kabupaten sumenep pendataan untuk mendapatkan bantuan dana pendidikan dilakukan one name one address.
Beberapa tahun yang lampau, aku dipertemukan dengan sebuah lembaga pendidikan swasta yang Ujian Nasionalnya (waktu itu Ebtanas) bergabung dengan sekolah tempat aku mengajar. Saat itu hasil Ebtanas berpengaruh terhadap nilai rapor di semester 5 dan semester 6 dengan selisih dua. Jika nilai ebatnas biologi mendapat nilai 40,0 maka nilai rapor yang diakui semester 5 dan 6 adalah sebesar 6 yang akan dipehitungkan dalam penilaian pelulusan. Sehingga yang terjadi banyak sekolah yang berspekulasi memberikan nilai rapor semester 5 dan 6 dengan kisaran nilai antara 80-100. Namun salah satu sekolah dari pesantren yang bergabung dengan sekolahku tidak mau mengubah nilai, dengan alasan memang kemampuan peserta didiknya sebegitu. Dan saat ujian berlangsung di salah satu ruangan dalam sekolahku diawasi oleh guru lain. Guru pendamping dari pesantren tersebut tidak gelisah dan membiarkan anaknya bekerja dengan tenang. Aku kagum dengan kejujuran kepala sekolah dari SMA Tahfidz itu, namanya Uztadz Naufal.
Saya yakin masih banyk guru semacam uztadz Naufal yang mau mengajari jujur untuk peserta didiknya, bahkan disuruh mengubah nilai peserta didiknya tidak mau, karena apa yang diberikannya sudah sesuai dengan kemampuan peserta didiknya. Sebuah pembelajaran bagi kita bahwa pertama, mengajari jujur jauh lebih penting daripada memanipulasi nilai atau angka-angka yang tidak akan banyak berfungsi dalam kehidupan siswa kelak dikemudian hari. Kedua, perlunya memberi kepercayaan kepada peserta didik untuk menguji perolehan hasil belajarnya dalam menghadapi ujian nasional. Sebab pada kenyataannya setiap murid memiliki caranya sendiri dalam belajar. Namun kadang kita meragukan kemampuan peserta didik untuk menghadapi ujian, sehingga dalam ulangan harian sering memberikan kesempatan untuk bekerjasama dan mengerjakannya dengan tidak jujur.
Masih ada kejujuran itu, lentera yang menerangi kecemasan ….***


*) http://lifestyle.kompasiana.com/catatan/2012/04/10/adakah-un-yang-jujur/

| KOMPASIANA.COM | SELASA, 10 April 2012 | 21:51 |

Kelulusan Ujian Nasional Jadi Prestise Sekolah

Pengamat Pendidikan asal Universitas Negeri Makassar Dr Muh Najib mengatakan tingkat kelulusan Ujian Nasional masih menjadi prestise sekolah.
"Akibatnya, di lapangan terkadang berbagai cara ditempuh baik pihak sekolah maupun siswa untuk mencapai tingkat kelulusan," kata Najib di Makassar.
Ia mengatakan siswa asal sekolah unggulan atau RSBI memiliki tingkat percaya diri yang lebih tinggi menghadapi UN dibandingkan sekolah dengan fasilitas dan kemampuan siswa yang hanya pas-pasan.
Karena itu, lanjut dia, tidak mengherankan jika di lapangan hampir setiap tahun ditemukan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oknum siswa ataupun pihak sekolah agar standar kelulusan yang ditetapkan pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat dicapai.
"Apalagi tingkat kelulusan UN dapat menjadi prestise sekolah dan mendongkak stutusnya menjadi sekolah favorit yang diminati di kalangan masyarakat," katanya.
Berkaitan dengan hal tersebut, lanjut dia, pihak yang berkompeten harus berupaya maksimal UN tingkat SMA dan sekolah sederajat yang dimulai Senin (16/4) dapat berjalan lancar dan objektif.
Sementara bagi siswa maupun pihak sekolah, diimbau untuk mewaspadai beredarnya kunci jawaban UN yang menyesatkan yang dapat menyederai pelaksanaan UN.
Menanggapi hal tersebut, salah seorang kepala sekolah SMA negeri di Makassar M Firman mengatakan, pihaknya sudah mewanti-wanti siswanya untuk berlaku jujur dan objektif dalam menjalani UN.
"Apabila ditemukan ada yang melakukan kecurangan, maka kami tidak segan-segan memberikan sanksi tegas, termasuk dikeluarkan dari sekolah," katanya.
(Antara | Jumat, 13-04-2012 | 20:00:20)

BSNP: Nilai UN Belum Dijadikan Syarat Masuk PTN

Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Djemari Mardapi mengatakan, hasil nilai ujian nasional tingkat SMA/SMK/MA belum dijadikan syarat masuk perguruan tinggi.
"Keinginan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) hasil nilai ujian nasional (UN) bisa dijadikan syarat masuk ke perguruan tinggi negeri (PTN)," kata Jemari Madrapi, di Kota Tangerang.
Ia mengatakan, pelaksanaan UN hingga kini masih dalam pengkajian untuk perbaikan kualitas.
Selama ini, nilai UN belum kredibel untuk dijadikan syarat masuk PTN. Apabila UN dijadikan syarat masuk ke PTN tentu anggaran pemerintah berkurang, katanya.
Menurut dia, kredibilitas pelaksanaan UN nanti akan diukur melalui beberapa indikator, mulai dari laporan dari pengawas, guru, dan perguruan tinggi yang ditunjuk hingga perbandingan hasil UN antardaerah.
"Selama ini kami belum membentuk tim evaluasi untuk melihat kredibilitas pelaksanaan UN di masing-masing daerah," katanya.
Ia juga mengatakan, saat ini kualitas UN semakin baik dengan pembuatan lima paket naskah yang akan dibagikan secara acak.
Lima paket naskah tersebut guna mencegah kecurangan pada peserta UN. "Saya meminta guru, pengawas harus jujur dan tidak bocor saat pelaksanaan UN," kata Jemari.
Jemari menambahkan, guru dan siswa jangan cemas dan ketakutan menghadapi UN yang akan dilaksanakan 16 April 2012.
Saat ini nilai kelulusan siswa digabungkan dengan hasil nilai ujian sekolah sekitar 40 dan 60 persen nilai UN.
Dengan nilai gabungan itu, tentu siswa harus meraih nilai 5,5 untuk mencapai kelulusan UN.
"Saya berharap UN itu tidak menimbulkan kekhawatiran bagi guru dan anak didik," ujarnya.
(Antara | Jumat, 13-04-2012 | 11:48:50)

UN 2012 "Paspor" Masuk PTN

MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan ada beberapa perbedaan dalam pelaksanaan Ujian Nasional tahun 2012 dibandingkan tahun sebelumnya, yakni dari sisi kebijakan, UN akan diberlakukan sebagai "paspor" untuk masuk perguruan tinggi.
"Mulai tahun 2013, sebanyak 60 persen mahasiswa baru diseleksi melalui nilai rapor dan UN, saat ini baru mencapai 25 persen saja, " kata Mohammad Nuh dalam jumpa pers menjelang pelaksanaan Ujian Nasional tingkat SMA/SMK dan MA pada 16-24 April mendatang, di Jakarta.
Sedangkan mengenai substansi UN 2012, yakni Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) selaku lembaga penyelenggara UN menyiapkan lima jenis soal berbeda dengan tingkat kesulitan yang sama.
"Jika dulu soal nomor satu di tipe A bisa jadi soal nomor 10 di tipe B, sekarang tidak lagi. Soalnya benar-benar berbeda dengan tingkat kesulitan yang sama, sehingga diharapkan bisa meminimalisasi terjadinya upaya kecurangan," katanya dalam jumpa pers yang didampingi Ketua BSNP Aman Wiranatakusumah, Inspektorat Jenderal Haryono Umar, Dirjen Dikti Djoko Santoso, Dirjen Dikmen Hamid Muhammad, dan Kabalitbang Khairil Anwar.
Terkait masalah teknis dalam pelaksanaan UN 2012, terletak pada jumlah percetakan untuk mencetak soal-soal UN.
"Percetakan soal UN tidak lagi di tiap provinsi melainkan ada di empat titik dengan kualifikasi security printing. Empat titik lokasi pencetakan soal UN, yakni di Jakarta, Surabaya, semarang dan Riau.
"Dengan semakin rampingnya jumlah perusahaan dan lokasi pencetak soal UN, maka akan memudahkan bagi kami untuk mengawasi bila sampai terjadi kebocoran soal. Kami akan segera mengetahui, misalya kebocoran di provinsi A, maka bisa segera ditelurusi dari wilayah distribusi yang mana," katanya.     
Pelaksanaan Ujian Nasional, ujar Mendikbud harus tetap harus dilaksanakan sebagai sebuah proses evaluasi siswa, sebab UN dilakukan bukan tanpa dasar, yakni bertujuan memotret kompetensi sang anak secara komprehensif.
"UN adalah bagian dari evaluasi kompetensi siswa. Namun, UN hanya merupakan evaluasi kognitif, bukan afektif dan psikomotorik," katanya.
Lebih lanjut dikatakannya, nantinya bukan hanya peserta didik yang dievaluasi, namun guru dan kepala sekolah juga patut mendapat perlakuan yang sama sebagai bagian dari satuan pendidikan. "Hasil UN yang nanti dikirimkan ke sekolah masing-masing bisa di-break down untuk mengevaluasi kinerja dan kualitas guru atas materi yang diajarkannya," katanya.
Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) M Aman Wiranatakusumah mengatakan penyelenggaraan UN sudah sesuai skenario dengan perbaikan dan peningkatan berdasarkan evaluasi pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya.
"Mudah-mudahan berjalan baik apa yang telah menjadi niat dan ikrar bersama, yaitu UN kali ini harus dilakukan secara jujur dan kredibel," ujarnya.
Dalam pencetakan soal pihaknya hanya mencetak sesuai jumlah peserta UN 2012. Kalaupun ada soal yang lebih, hanya dicetak dalam jumlah tertentu untuk mengantisipasi soal yang rusak.
"Saat ini naskah tidak dicetak berlebih untuk mengantisipasi kecurangan. Selain penghematan anggaran, hal ini juga berhubungan dengan keamanan," kata Aman menambahkan.
Sementara untuk distribusi soal dibutuhkan perlakuan berbeda dalam pendistribusian ke daerah rawan bencana maupun konflik sosial, seperti Aceh dan Papua. "Kasus penembakan di Papua membuat proses pendistribusian soal UN membutuhkan kapal terbang khusus. Semoga distribusi soal berjalan lancar dan tepat waktu," ujar mantan Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) tersebut.
Ujian nasional 2012 untuk tingkat menengah atas diikuti  2.580.446 siswa SMA/SMK/MA pada 16-19 April mendatang. Para siswa tersebut berasal dari 27.237 sekolah. Dengan rincian peserta terdiri atas 1.234.921 pelajar SMA, 1.041.924 siswa SMK, dan 303.601 siswa MA. Dari jumlah tersebut Jawa Timur merupakan provinsi penyumbang peserta UN terbanyak untuk tingkat SMA.
Sementara untuk tingkat SMK, partisipasi tertinggi datang dari provinsi Jawa Barat. Papua Barat berada di urutan terbawah dalam partisipasi sekolah menengah untuk mengikuti UN baik SMA maupun SMK.
Dalam pelaksanaan UN SMA dibutuhkan 148.352 ruang kelas sebagai tempat ujian dengan melibatkan 296.704 pengawas UN baik dari kalangan guru maupun dosen dari perguruan tinggi.
(Antara | Kamis, 12-04-2012 |19:31:45)

”UN Tolok Ukur Kompetensi Kelulusan Siswa”

Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu menegaskan ujian nasional  merupakan tolok ukur pencapaian standar kompetensi kelulusan siswa secara nasional.
"Ujian nasional (UN) dilaksanakan sebagai indikator untuk mengetahui keberhasilan proses pembelajaran di setiap sekolah," kata Gubernur Ralahalu dalam arahannya pada pembacaan ikrar UN di Ambon.
Menurut dia, untuk mencapai tujuan itu, pelaksanaan UN harus jujur. Ini penting untuk membangun karakter bangsa dengan sikap dasar kejujuran.
Kejujuran dan akuntabel dengan tetap mengejar prestasi serta kualitas peserta didik harus dimulai sejak dini.
"Saya percaya, kerja semua pihak terutama para guru yang telah mempersiapkan siswa dengan baik melalui proses pembelajaran di kelas, diharapkan hasilnya juga maksimal," kata Gubernur Ralahalu.
Gubernur mengingatkan sekolah untuk tidak hanya mengejar kuantitas kelulusan, tetapi terpenting kualitas kelulusan. "Saya juga berharap para siswa  percaya diri mengikuti UN dan jangan terpengaruh SMS kunci jawaban," katanya.
Ia mengatakan UN 2012 sangat ketat karena bahan dicetak langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga tidak perlu ada kekhawatiran terjadi kebocoran soal baik di pusat maupun daerah, apalagi proses pencetakan dan distribusinya dikawal ketat polisi.
Dia  mengajak semua pihak terutama siswa peserta UN untuk menunjukkan  prestasi terbaik sehingga hasilnya dapat meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya.
"Saya mengajak semua komponen terkait untuk menjadikan UN sebagai momentum membangun karakter bangsa yang jujur, kredibel dan dapat dipercaya," katanya.
       Hasil UN tahun ajaran 2010-2011 di Maluku untuk tingkat SMA/sederajat 99,51 persen, SMK 99,93 persen, sedangkan SMP/sederajat 99,69 persen, serta SD/sederajat 100 persen.
"Hasil yang dicapai tahun sebelumnya hendaknya menjadi cambuk untuk terus berprestasi dan saya percaya semua siswa dapat membuktikan kemampuannya saat UN 2012," kata Gubernur Ralahalu.
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Maluku Semmy Risambessy menegaskan, jumlah siswa yang akan mengikuti UN 2012 di Maluku sebanyak 92.964 orang.
"Jumlah ini terdiri atas siswa SD, Madrasah Ibtidayah (MI) dan SD Luar Biasa (SDLB) 37.846 orang, SMP, Madrasah Tsanawiyah (MTs), SMPLB 30.942 orang, sedangkan siswa SMA, Madrasah Aliyah (MA) dan SMALB 19.768 orang serta SMK sebanyak 4.408 orang," katanya.
Terkait ikrar bersama  pada Selasa (10/4), menurutnya, merupakan komitmen dan kesiapan seluruh siswa, guru dan penyelenggara pendidikan di masing-masing sekolah untuk melaksanakan  UN  dengan  tertib, lancar, kredibel dan akuntabel.
Peserta ikrar terdiri atas Rektor Universitas Pattimura, Wali Kota Ambon, jajaran Disdikpora Maluku, Kantor Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Kota Ambon, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan, Dewan Pendidikan Kota Ambon, kepala sekolah, guru, komite sekolah dan siswa.  
Pelaksanaan UN untuk tingkat SMA, MA, SMK, SMALB  pada 16-20 April 2012, sedangkan SMP, MTs, SMPLB 23-26 April dan tingkat SD, MI SDLB pada 7-9 Mei 2012.
(Antara | Selasa, 10-04-2012 | 16:02:32)

Thursday 12 April 2012

Jelang UN Siswa Gelar "Cuci Kaki Ibu"

JELANG mengikuti Ujian Nasional (UN) SMPN 1 Kota Jambi menggelar kegiatan ritual unik "mencuci kaki ibu" yang dilakukan oleh para siswa kelas IX yang akan mengikuti UN.
"Ya, kita memang akan menggelar satu acara ritual yang kita harapkan memberikan sentuhan spiritual dan penyadaran diri pada diri siswa, orang tua, dan guru," kata Kepala Sekolah SMPN 1 Kota Jambi, Nanang Sunarya MPd, di Jambi.
Prosesi mencuci kaki ibu siswa SMPN 1 Jambi, menjelang UN.
foto: by kholis_metrojambi.com
Diharapkan, tambah Nanang, pengalaman spiritual yang merevitalisasi kedekatan hubungan batin antara ibu dan anaknya tersebut akan memberikan suntikan semangat dan penyadaran diri pada setiap diri siswa untuk berjuang keras menyelesaikan UN menggapai hasil maksimal.
Dikatakan Nanang kegiatan 'Cuci Kaki Ibu' tersebut akan digelar secara massal di pekarangan SMPN 1 sendiri pada hari Jumat (13/4) pagi dan direncanakan akan dihadiri oleh Walikota Jambi dr Rd Bambang Priyanto.
"Kegiatannya sudah positif kita gelar secara massal, diikuti oleh semua siswa kelas IX peserta UN dari sekolah kita beserta ibundanya masing-masing, rencananya akan dihadiri oleh Walikota Jambi Kadisdiknas dan jajaran unsur Muspida lainnya," ungkap Nanang.
Secara teknis, tambahnya, pada upacara yang bernuansa ritual tersebut diawali dengan wejangan dan renungan, lalu para ibunda akan dicuci kakinya oleh anaknya masing-masing di wadah yang sudah disiapkan, kegiatan selanjutnya ditutup dengan doa bersama.
Diakui Nanang yang juga seniman Jambi ini, kegiatan Serupa sebelumnya juga pernah digelar di SMPN 18 kota Jambi ketika dirinya memimpin atau menjabat kepala sekolah di sekolah tersebut.
"Dengan kegiatan ini kita menanamkan kesadaran kepada para siswa dan para ibu, akan arti eksistensi seorang ibu yang luar biasa terhadap perjalanan anaknya namun kini semakin tidak disadari oleh generasi muda seiring dengan makin gencarnya serbuan budaya barat yang individualis tidak edukatif," ungkap Nanang.
Pasalnya, tambahnya, mungkin sebelum momentum ritual jelang UN  tersebut setiap individu siswa dan generasi muda pada umumnya tidak pernah melakukan mencuci kaki ibunya, tentu saja kesempatan ini jadi terasa sangat menyentuh hingga kegiatan itu menjadi ritual yang senantiasa ditunggu oleh para siswa setiap tahunnya agar mendapat kesempatan mengikuti ritual dan mencuci kaki ibunya secara khidmat.
Sementara para siswa kelas IX peserta UN SMPN 1 menyambut positif kegiatan tersebut, karena menurut mereka momentum itu bisa memberikan kesan sangat mendalam bagi mereka dan sebagai bukti kecintaan mereka terhadap ibu mereka dalam bentuk ritual begitu menyentuh sukma yang sebelumnya tak pernah terbayangkan.
(Antara | Kamis, 12-04-2012 | 12:39:47)

Sunday 8 April 2012

Megah di Muka Tengik di Belakang

Jamak kita temui mal-mal megah di kota besar menjanjikan kenyamanan bagi pengunjung. Tapi, manakala di tengah asik memilah-milah barang yang akan dibeli, kita diganggu oleh rasa ingin membuang hajat ke belakang. Terpaksalah kita menuju sebuah ruang yang acapkali ditempatkan nyempil di pojokan. Dengan perasaan percaya diri, kita masuk ke tempat yang diberi tulisan TOILET UMUM dan sesuai dengan klasifikasi jenis kelamin yang kita punya WANITA atau PRIA. Ada juga tambahan dalam bahasa Inggris LADIES atau GENT.
Kalau pun keinginan membuang hajat tidak datang saat sedang asik belanja. Saat tiba waktu sholat, sebelum mengambil air wudlu, kita juga kadang menyempatkan pipis terlebih dahulu. Dan toilet yang kita masuki ternyata tidak sesuai dengan “wajah” mal yang terlihat megah di muka (depan) ternyata tengik (bau dan jorok) di belakang.
Aroma pesing sudah tercium dari luar, dan di dalam kita serasa dibekap karena menahan napas tak tahan karena baunya luar biasa menyiksa. Lebih tersiksa manakala air yang tersedia sangat tidak memenuhi standar higienis yang patut kita butuhkan. Atau bahkan air sama sekali tak menetes dari kran yang ada.
Kisah horor tentang kondisi toilet yang pesing ini tidak hanya kita temui di mal-mal yang megah. Di perkantoran, lebih-lebih instansi pemerintahan (termasuk sekolah-sekolah), di terminal, di pasar-pasar tradisional, juga akan meninggalkan ingatan di benak kita bahwa di kantor itu, di sekolah ini, di pasar sana, toiletnya bau pesing!
Perilaku Pengguna
Apa yang menyebabkan toilet bau pesing? Tak lain karena perilaku penggunanya. Sehabis membuang hajat tidak mau menyiramkan air sebanyak mungkin untuk menggelontorkan kotoran buang hajatnya. Tidak lelaki tidak perempuan (bisa jadi) sama perilakunya. Sehabis buang hajat ngeloyor pergi. Ada yang mengistilahkan BCL (belum cebok lari).
Adab bertoilet seperti itu sungguh memprihatinkan. Tidak terbatas pada kelas bawah atau kelas atas sama buruknya. Tidak hanya dalam menggunakan toilet, dalam hal antre untuk memakai toilet pun acapkali mengabaikan kaidah tata krama. Nyata-nyata yang antre sudah berpayah-payah berdiri lama menunggu giliran, eehh… enak saja ada yang baru datang nyelonong langsung ke depan pintu toilet yang sedang digunakan.
Ada lagi perilaku yang sangat merugikan. Jelas-jelas terpampang tulisan DILARANG MEMBUANG PEMBALUT KE DALAM LUBANG WC. Masih saja ada yang melanggar seolah merasa tidak berbuat salah apalagi berdosa. Akibat ulah mereka akhirnya WC jadi mampat sehingga mengurangi ketersediaan WC yang bisa diguunakan. Dan yang jelas membuat susah penjaga toilet, mereka ketiban sial untuk membuat WC mampat menjadi lancar kembali.
Keberadaban
Begitulah, toilet dan tabiat adab bertoilet kita menunjukkan level keberadaban, tanggung jawab pribadi, dan toleransi kita. Gerakan Toilet Higienis pernah mengadakan survei dengan pertanyaan ”Siapakah yang harus membersihakan toilet umum yang telah kita pakai?” Hampir semua responden menjawab, ”Petugas kebersihan!”
Mengapa bisa demikian? Ketua Asosiasi Toilet Indonesia Naning Adiwoso menduga, rendahnya tanggung jawab dan toleransi pengguna toilet umum ada kaitannya dengan kebiasaan masa lalu masyarakat kita yang membuang hajat di kebun atau kali.
Cara buang hajat semacam ini tidak menuntut tanggung jawab untuk membersihkannya. Cukup plungplung, selamat tinggal, nanti alam yang menghanyutkan. ”Kesadaran tak perlu bertanggung jawab selepas buang hajat terbawa hingga sekarang,” ujar Naning.
Tapi, apakah betul kebiasaan buang hajat di kebun itu masih ada sampai saat ini, dan kebiasaan itu terbawa meskipun saat buang hajat dilakukan di toilet umum? Sungguh mengherankan tentunya.
Dosen Antropologi universitas Udayana, Ida Bagus Gde Pujaastawa, berpendapat bahwa kebiasaan buang hajat di alam telah selesai satu-dua generasi yang lalu.
Ida Bagus menduga ada faktor lain, yakni cara pandang masyarakat kita tentang pembagian ruang. ”Masyarakat kita mengenal klasifikasi ruang berdasarkan tingkat kesucian. Nah, toilet itu dianggap wilayah paling tak suci atau kotor,” ujarnya.
Referensi: Kompas, Minggu, 25 MARET 2012

Belajar Jujur dari Toilet
Sebuah toilet yang semula kotor berubah menjadi kinclong dan wangi.
Itulah hasil kerja sembilan siswi SMPN 11 Bandung.
Modalnya hanya Rp300.000, hasilnya luar biasa.
Mereka jadi bertanggung jawab dan jujur.
Toilet itu terletak di sudut lantai dua. Tampangnya biasa saja, tetapi cukup menjanjikan kenyamanan pengguna. Kertas aneka warna yang dibubuhi tulisan dan gambar ditempel di dinding toilet, meniupkan suasana ceria. Toilet yang terdiri atas empat jamban itu terang, punya sirkulasi udara baik, serta berlantai bersih dan kering.
Di depan setiap pintu masuk jamban terdapat satu keset dan sepasang sandal jepit. Jangan coba-coba masuk ke toilet tanpa melepas sepatu. Kalau Anda nekat, mata para siswa yang memergoki Anda pasti mendelik.
Ada pula tempat sampah tertutup, plastik, gulungan tisu, sabun cair, dan sikat pembersih. Yang istimewa, terdapat pula pembalut dan pakaian dalam perempuan. Toilet ini memang dikhususkan bagi siswi yang sedang haid. Mereka bisa memanfaatkan pembalut dan pakaian dalam yang tersedia. Siswi cukup menaruh uang Rp500 sebagai penebus pembalut dan Rp5.000 untuk pakaian dalam.
Bagaimana kisah toilet bersih itu bermula? Ria Putri Primadanty (13), siswi kelas VII, Sabtu (17/3), menuturkan, dia risi setiap kali masuk ke toilet putri sebab sering menjumpai pembalut bekas mengapung di bak air. Dari sana Ria bertekat menyulap toilet itu menjadi kinclong dan sehat. Bersama delapan temannya, Ria pun mengajukan proposal Jamban Bersih Sehat dan Jujur kepada pengelola sekolah.
Atas dukungan Kepala SMPN 11 Bandung dan Ashoka —lembaga swadaya yang mendorong munculnya anak muda pemberdaya— proyek Ria terwujud. Sejak saat itu, Ria dan kawan-kawan menjadi ”laskar toilet” di sekolahnya. Sebelum masuk kelas, Ria dan kawan-kawan membersihkan toilet dan menyiapkan segala keperluan perempuan yang dibeli dengan modal awal Rp300.000. itu pun uang pemberian dari kepala sekolah.
”Ada yang sempat tanya, kok Ria mau-mauan menyikat WC setiap hari. Saya jawab, ”Enggak apa-apalah, ini kan untuk kepentingan bersama,” ujar Ria.
Sepak terjang Ria berhasil mengubah kondisi toilet putri SMPN 11 Bandung. ”Sekarang tidak ada lagi pembalut bekas bertebaran di mana-mana. Siswi yang minta izin pulang lebih cepat sekadar ingin ganti pembalut kian berkurang,” ujar guru pembina kesiswaan SMPN 11 Bandung, Agus Supriyanto.
Pada awalnya banyak siswi yang tidak membayar pembalut yang mereka gunakan. Bahkan uang yang ada di kotak pembayaran bukannya bertambah, malah berkurang. ”Sekarang tidak lagi sebab pengguna toilet sudah mulai jujur,” ujar Ria senang.
Ternyata dari toilet, tempat yang begitu privat kita bisa mengukur seberapa beradab, seberapa bertanggung jawab, seberapa toleran, dan seberapa jujur seseorang.
Kalau siswi-siswi SMPN 11 Bandung belajar menegakkan kejujuran
bermula dari toilet. Lantas dari mana orang belajar bohong dan korupsi?

Referensi: Kompas, Minggu, 25 MARET 2012

Peradaban dan Budaya Jadi Daya Tarik

Pembangunan karakter bangsa diperlukan untuk menghasilkan peradaban dan kebudayaan Indonesia yang menjadi daya tarik bagi bangsa lain untuk berinteraksi, demikian kata Rektor Universitas Darussalam Ambon, Profesor Ismael Tahir.
Penegasan tersebur disampaikan Ismael Tahir di depan 372 lulusan sarjana (S-1) dan Diploma III (D-III) Universitas Darussalam yang baru diwisuda, berlokasi di Desa Tulehu, Pulau Ambon, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.
"Karakter penting dan strategis untuk membangun bangsa Indonesia bila ingin berpacu dengan bangsa lain. Dengan karakternya bangsa seperti China memanfaatkan globalisasi dan kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) untuk memposisikan dirinya sebagai kapitalis tapi juga sosialis," katanya.
Ia mengajak para lulusan itu membuka cakrawala berpikir mereka dan menjadi insan berkarakter agar sebagai anak bangsa dan calon-calon pemimpin masa depan dapat melakukan perubahan untuk pembangunan dengan menjadikan keberhasilan bangsa lain sebagai pelajaran.
Ia mengatakan, globalisasi dan kemajuan TIK menyebabkan dunia tidak lagi berkiblat ke arah dua kutub atau bahkan mungkin satu kutub. Melainkan kini menjadi multikutub yang merubah posisi dan kekuatan bangsa-bangsa di dunia.
"Tampilnya China sebagai kekuatan global merupakan bukti tidak relevannya citra dwikutub. China merupakan negara yang ekonominya dihela oleh pasar, tapi pada saat yang sama ia memiliki pemerintahan yang kuat dan efektif," katanya.
Ia menjelaskan bahwa China tampil sebagai kekuatan iptek modern, tapi pada saat yang sama iptek tradisional mengalami perkembangan pesat.
"Bangsa-bangsa lain di Asia dan Amerika Latin kini mulai tampil sebagai kekuatan ekonomi dengan iptek yang makin diperhitungkan di arena global. Perubahan global tersebut berimplikasi pada kriteria atau tolak ukur kemajuan suatu bangsa," katanya.        
Dijelaskan Ismael Tahir bahwa daya saing ekonomi masih menjadi parameter kemajuan bangsa yang relevan. Tapi dalam dunia yang multikutub diperlukan kemampuan baru, yaitu mampu berkooperasi di antara bangsa-bangsa dengan peluang yang sama untuk menjadi pemenang.
"Dengan demikian, di masa depan bangsa yang maju adalah yang mampu berinteraksi secara global yang dapat menggali peluang-peluang bagi kemajuan lokal, nasional dan global sekaligus," katanya.
Menurut dia, tantangan bagi bangsa Indonesia adalah terlibat dalan interaksi antarbangsa itu. Menggali peluang-peluang dari interaksi itu dan memanfaatkannya untuk perbaikan dan pembaharuan pada skala lokal, nasional dan global.
"Dalam kaitan inilah semakin dirasakan pentingnya pembangunan karakter bagi suatu bangsa," kata Ismael Tahir.
Ia pun mengajak para sarjana untuk menciptakan karya-karya inovatif di tengah-tengah masyarakat agar Indonesia dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar dan maju.
Selain itu, merekqa diharapkan  mengedepankan karakter yang giving  the best dilandasi ahlak mulia.
"Implementasikan selalu prinsip lima As yakni,kerja keras, cerdas, mawas, tuntas dan iklas. Tunjukan bahwa alumni Darussalam bukan hanya cerdas, tapi juga dapat diandalkan dan dipercaya karena membawa kesejahteraan dan kemaslahatan bagi masyarakat dan bangsa," katanya.
(Antara, Sabtu, 10 Maret 2012)

Penghapusan SNMPTN Tulis Tunggu Evaluasi UN

Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Musliar Kasim mengatakan rencana penghapusan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri jalur tulis pada tahun depan menunggu evaluasi pelaksanaan ujian nasional.
"Kami mau lihat dulu, tahun ini tes terakhir untuk pelaksanaan UN yang kredibel. Pemerintah melalui badan penelitian dan pengembangan (Balitbang) serius melakukan itu," katanya usai menyampaikan orasi ilmiah di Universitas Diponegoro Semarang.
Menurut dia, pelaksanaan UN tahun ini memang dirancang secara serius untuk kredibilitas penyelenggaraannya dan menekan kemungkinan terjadinya kebocoran dan kecurangan, seperti pencetakan naskah UN yang langsung ditangani pusat.
Kalau tahun-tahun lalu, kata dia, pencetakan naskah UN ditangani provinsi dan disinyalir menyebabkan banyak terjadi kebocoran karena ada banyak kepentingan, misalnya menyangkut kredibilitas kepala dinas terkait yang dipertaruhkan.
"Katanya, kredibilitas kepala dinas tergantung dari berapa persen anaknya yang lulus dan berapa nilai UN yang diperoleh. Karena itu, pada tahun ini pencetakan (naskah UN, red.) dipusatkan untuk menekan tingkat kebocoran," katanya.
Mantan Rektor Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat itu mengatakan, pencetakan naskah UN ditangani pusat dan saat ini telah ditetapkan hanya ada empat percetakan yang berwenang menangani pengadaan naskah soal UN.
Kalau upaya menciptakan penyelenggaraan UN yang kredibel pada tahun ini berjalan baik, tingkat kebocoran bisa ditekan, lanjut dia, maka hasil UN tersebut benar-benar bisa menjadi dasar untuk masuk ke perguruan tinggi.
"Kami akan mengevaluasi, kalau memang berjalan baik maka hasil UN ini bisa menjadi dasar betul untuk masuk ke PT, kalau sekarang kan baru sebatas berapa persen saja (UN dijadikan pertimbangan oleh PT, red.)," katanya.
Bahkan, kata dia, ke depannya pihaknya berencana tidak perlu lagi ada ujian untuk masuk PT, namun hanya mendasarkan pada nilai rapor dengan mengunggah nilai siswa sejak kelas I SMA ke sistem yang tidak bisa diubah-ubah lagi.
"Kalau sekarang rapor siswa setelah kelas III yang dikumpulkan untuk ikut SNMPTN undangan, itu juga disinyalir nilainya bisa diubah-ubah. Namun, jika sudah dilakukan "upload" sejak kelas I sudah tidak bisa diubah lagi," kata Musliar.
Sementara itu, Rektor Undip Prof Sudharto P. Hadi menilai SNMPTN undangan yang merupakan bentuk pengakuan PT terhadap hasil belajar siswa berdasarkan nilai rapor adalah kepercayaan yang harus dibalas sekolah dengan kejujuran.
"Persoalannya, ada hasil belajar siswa yang sengaja 'dimanipulasi' agar bisa masuk SNMPTN undangan, kemudian proses UN yang cenderung berorientasi target kelulusan 100 persen. Target kuantitatif yang menyulitkan kami (PT, red.) yang menerima," katanya.
(Antara  | Rabu, 14-03-2012 | 16:29:15)

Publikasi Karya Ilmiah Berimplikasi Pemberian Insentif

Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Musliar Kasim menyatakan, kewajiban publikasi karya ilmiah di perguruan tinggi berimplikasi terhadap pemberian insentif terhadap PT bersangkutan.
"Kebijakan ini memang masih tertuang dalam surat edaran (SE) Ditjen Pendidikan Dikti, belum dituangkan dalam peraturan menteri (permen)," katanya, usai menyampaikan orasi ilmiah di Universitas Diponegoro Semarang.
Namun, kata dia, PT yang mau menjalankan kewajiban publikasi karya ilmiah mahasiswa yang akan lulus, termasuk program sarjana akan mendapatkan bantuan pendanaan untuk pengembangan jurnal ilmiah yang dimilikinya.
Ia menilai, sebenarnya tidak sulit melakukan publikasi karya ilmiah pada jurnal yang dimiliki PT bersangkutan dan berharap seluruh PT mau menaati kebijakan yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu.
"Saya kira (PT) mampu melaksanakan, seperti Undip yang bersedia. Memang ada perguruan tinggi swasta (PTS) yang tidak siap dengan kebijakan itu, namun ada juga PTS yang justru lebih siap dibanding PTN," katanya.
Karena itu, mantan Rektor Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat itu mengatakan kebijakan publikasi karya ilmiah mahasiswa tersebut hendaknya dijadikan tantangan, bukan justru hambatan bagi kalangan PT.
Musliar mengatakan, PT memang akan dipersiapkan secara bertahap untuk mampu mempublikasikan karya atau artikel ilmiah mahasiswanya ke jenjang internasional, diawali dengan publikasi di jurnal internal PT bersangkutan.
"Misalnya, hari ini suatu PT baru mampu mempublikasikannya di jurnal di lingkungan PT sendiri, akan dibantu melalui pemberian insentif untuk mengembangkan jurnalnya mampu menjadi jurnal internasional," katanya.
Ia menilai, hasil-hasil karya ilmiah mahasiswa PT di Indonesia yang masuk jurnal selama ini masih kalah dibanding negara lain, namun dengan kebijakan itu diharapkan bisa menyaingi jurnal-jurnal PT di luar negeri.
"Apakah kita mau seperti itu terus? Ini upaya untuk kita mengembangkan jurnal, apalagi populasi (mahasiswa, red) paling banyak sendiri. Jumlah mahasiswa kita setiap tahun mencapai ratusan ribu orang," katanya.
    Ditanya sanksi bagi PT yang tidak menaati, ia mengatakan, nantinya setelah dituangkan dalam Permen akan diatur sanksi bagi PT yang tidak melaksanakan, misalnya nantinya tidak mendapatkan dana tertentu, atau dikurangi.
"Ya istilahnya seperti penalti. Jika tidak diberi tantangan seperti itu, kita jadi lalai dan tidur saja. Kebijakan yang tertuang dalam SE ini berjalan 1-2 tahun, setelah itu akan dituangkan dalam Permen," kata Musliar.
(Antara | Rabu, 14-03-2012 | 15:44:19)

Wednesday 28 March 2012

Sekolah Boleh Terima Bantuan

Dinas Pendidikan Kota Bontang memperbolehkan sekolah menerima bantuan dari masyarakat namun dilarang memungut biaya operasional, karena telah diatur dalam Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2011.
"Jadi pungutan jelas dilarang karena sudah ada aturan Permendikbud No.60/2011 tentang larangan pungutan biaya pendidikan untuk SD dan SMP, tetapi boleh mendapatkan bantuan baik sekolah negeri atau swasta. Karena bantuan tidak hanya untuk panti asuhan, tempat ibadah saja, sekolah juga bisa dibantu dan itu termasuk ibadah," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang, Dasuki, di Bontang.
Ia mengatakan, pungutan dilarang karena saat ini berbagai gelontoran dana telah masuk ke sekolah, seperti Biaya Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Khusus Murid, Bantuan Siswa Miskin, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN OTA), dan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.
"Pemerintah pusat pun sebagai konsekuensi melarang pungutan sekolah, saat ini telah menaikkan alokasi BOS (bantuan operasional sekolah) lebih dua kali lipat," kata Dasuki.
Ketika disinggung sekolah swasta yang masih menarik dana dari siswa, kepala dinas termuda di Kota Bontang itu menjelaskan bahwa untuk biaya investasi bisa meminta masyarakat, tetapi untuk biaya operasional sekolah swasta murni dari pemerintah.
Bantuan pun, katanya, harusnya disisir dulu dan itu pun bagi yang mampu dan mau. Sekolah swasta, ujarnya, merupakan mitra pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan.
Bontang saat ini telah memiliki sembilan SMP, sedangkan komposisi SMU dan SMK pada posisi 53 persen dan 47 persen.
"Komposisi yang diharapkan SMA dibanding SMK adalah 30:70 persen. Untuk itu, melalui Dirjen, Bontang mendapat alokasi program pembangunan satu unit SMA/SMK, dan saya tetapkan untuk pembangunan SMK," ujar Dasuki.
Lokasi SMK dirasakan cocok untuk wilayah Berbas Tengah yang nantinya merupakan SMK unggulan.  Alternatif lainnya di Bontang Lestari berdekatan dengan "boarding school".
Dalam menunjang kompetensi lulusan SMA, maka Bontang akan membuka pendidikan akademi komunitas setara D1 dan D2 sehingga bagi yang kurang mampu tidak perlu ke luar daerah.
"Ada tiga program studi yakni kimia analis untuk menunjang kluster industri gas dan kondensat, teknologi hasil penangkapan menunjang sektor perikan, alat berat dalam menunjang sektor pertambangan," ujar Dasuki.
(Antara | Rabu, 14-03-2012 | 06:43:34)