Dikpora NTB Kaji Pola Pembelajaran Sekolah Berprestasi

DINAS Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Nusa Tenggara Barat akan mengunjungi sejumlah sekolah untuk mengkaji pola pembelajaran yang diterapkan sehingga bisa meraih prestasi bagus terutama hasil ujian nasional.

Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Imhal, di Mataram, mengatakan, pihaknya akan turun ke sejumlah sekolah berprestasi, terutama yang ada di pelosok pedesaan menjelang pelaksanaan ujian nasional (UN).

"Mungkin nanti ada 10 sekolah yang akan kita kunjungi untuk dilihat bagaimana terobosannya menghadapi UN agar bisa meraih prestasi akademik maupun nonakademik," ujarnya.

Ia mengatakan, berbagai terobosan yang dilakukan oleh sekolah-sekolah berprestasi, meskipun tergolong berada di luar perkotaan, akan dipelajari agar bisa dipraktekkan di sekolah lain yang membutuhkan intevensi demi meningkatkan kualitas pembelajarannya.

"Kalau memang nanti terobosan itu cocok untuk diimplementasikan di sekolah lain kenapa tidak, sepanjang itu efektif meningkatkan kualitas pendidikan," ujarnya.

Imhal mengatakan, pihaknya juga akan mengkaji apakah sekolah yang bersangkutan sudah menerapkan delapan standar nasional pendidikan, yakni standar kompetensi kelulusan, standar isi, standar pendidik dan tenaga kependidikan.

Standar nasional pendidikan lainnya adalah standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, standar pengelolaan dan standar penilaian pendidikan.

Selain mengkaji pola pembelajaran dan penerapan standar nasional pendidikan, kata dia, pihaknya juga akan memantau sejauh mana pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang sudah disalurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Monitoring dan evaluasi penggunaan dana BOS sudah menjadi kewajiban Dinas Dikpora Provinsi NTB sesuai dengan instruksi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Ia menjelaskan, penggunaan dana BOS mengarah kepada 13 kompenen, yakni pembelian atau pengadaan buku teks pelajaran, pembiayaan kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, pembiayaan kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler siswa dan pembiayaan kegiatan ulangan dan ujian.

Dana BOS juga diperuntukkan sebagai pembiayaan langganan daya dan jasa, membiayai perawatan sekolah, pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer serta pengembangan profesi guru.

"Dana BOS juga diarahkan untuk membantu siswa miskin, membiayai pengelolaan dana BOS itu sendiri, membeli perangkat komputer dan biaya lainnya jika seluruh komponen 1 sampai dengan 12 terpenuhi pendanaannya dari dana BOS," katanya. 

(Antaranews.com) 07-03-2012  |  15:47:59

IPB Rancang "Geng Pencil" untuk Cinta Menulis

     LIMA mahasiswa Institut Pertanian Bogor merancang program "Geng Pencil" atau geng penulis cilik sebagai wahana untuk cinta kegiatan menulis dan membaca.

    "Tak seperti geng-geng pada umumnya. Geng di Desa Dramaga Kabupaten Bogor ini merupakan sekumpulan anak seusia sekolah dasar daerah sekitar yang ingin belajar menulis," kata ketua tim penggagas "Geng Pencil" Ludyah Annisah di Bogor, Jawa Barat.

     Bersama empat rekannya, yakni Muhjah Fauziyah, Qiyamuddin Robbani , Rudi Hartomo, Septian Maulana, di bawah supervisi dosen pembimbing Dr Ir Dwi Hastuti, M.Sc dari Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia IPB, mereka mencoba menginisiasi keberadaan perpustakaan Desa Dramaga sebagai media cinta membaca dan menulis melalui metode "SMART (Social, Morally, Active, Responsible and Think) Learning".

     Ia menjelaskan, metode itu merupakan edu-alternatif dalam pengembangan motorik anak, untuk anak usia sekolah dasar yang bertujuan untuk merangsang kerja otak anak dalam membangun dan mengembangkan potensi dan kreativitas anak khususnya dalam mengembangkan daya imajinasi.

    Metode tersebut, kata dia, juga mengarahkan anak untuk melakukan pengembangan diri dengan melalui tiga cara konsep pembelajaran, yaitu visual, audio, dan kinestetik.

    Ketiganya, kata Ludyah, memiliki keterkaitan dan pengaruh dalam pelaksanaan aplikasi metode "SMART Learning".

    "Tentunya penyampaian konsep sudah didesain sesuai dengan kebutuhan anak yang sebagian besar melalui permainan edukatif," katanya.

     Dijelaskannya bahwa beberapa permainan yang diberikan berupa "wall of story", "story card", "play your character", dan masih banyak lagi.

     "Kami berharap 'Geng Pencil' mampu dijadikan sarana komunikasi aktif bagi adik-adik serta mampu menghasilkan penulis cilik yang nantinya muncul karya berupa tulisan mungil beberapa dari mereka," katanya.

     Sementara itu, Dwi Hastuti menjelaskan bahwa "Geng Pencil" sengaja dibentuk oleh lima mahasiswa IPB yang dibimbingnya itu melalui Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang telah lolos pendanaan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tahun 2011.

     Kegiatan itu, kata di, berjalan setiap Kamis dan Sabtu di aula kantor kepala Desa Darmaga.

     "Sengaja di aula kantor kepala desa karena belum memungkinkan untuk memiliki perpustakaan khusus layaknya perpustakaan sekolah," katanya.

     Ia menambahkan, dasar dari program tersebut adalah berangkat dari adanya perpustakaan desa yang kurang optimal, baik dari segi sarana yang masih kurang mendukung serta keberadaan perpustakaan belum berfungsi secara optimal.

     "Karena itulah kemudian mahasiswa IPB bertekad untuk merancang program, dan lahir dalam bentuk 'Geng Pencil' itu," katanya. 

(Antaranews.com) 05-03-2012  |  11:35:04

Pemerintah: RSBI Sesuai dengan Semangat UUD 1945

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Suyanto menegaskan bahwa Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) sesuai dengan semangat UUD 1945.

     "RSBI dan SBI sesuai dengan semangat UUD 1945, yakni mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara," katanya saat mewakili Pemerintah (termohon) di hadapan majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta.

     Saat mewakili termohon dalam sidang pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 50 Ayat (3) tentang Sistem Pendidikan Nasioanal (Sisdiknas), Suyanto menegaskan bahwa RSBI maupun SBI bukan bentuk baru liberalisasi pendidikan.

     Menurut dia, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara pesat menyebabkan perlunya pergeseran prioritas program pendidikan. Oleh karena itu, proses diversifikasi sasaran program pendidikan harus dilakukan, yang salah satunya dengan mendirikan RSBI sebagai cikal bakal SBI.

     "RSBI didirikan bertujuan untuk menghasilkan lulusan siswa yang mampu berkomunikasi dengan bahasa asing," kata Suyanto di depan majelis hakim yang diketuai Mahfud MD.

     Ia mengatakan bahwa Pasal 50 Ayat (3) mengatur pemerintah maupun pemerintah daerah (pemda) dapat menyelenggarakan satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.

     Suyanto juga menegaskan bahwa SBI tidak menciptakan dualisme sistem pendidikan nasional Indonesia karena menggunakan kurikulum nasional.

     "RSBI maupun SBI menggunakan kurikulum nasional yang dikembangkan dan diperkaya menjadi kurikulum bertaraf internasional," katanya menjelaskan.

     Dengan demikian, kata dia, kurikulumnya sama sekali tidak menggunakan kurikulum internasional. Oleh karena itu, penyelenggaraannya tidak menyebabkan dualisme sistem pendidikan di Indonesia.

     Sebelumnya, Koalisi Anti-Komersialiasi Pendidikan mengajukan uji materi terhadap adanya pelaksanaan sekolah berbasis rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) ke Mahkamah Konstitusi.

     Pemohon menilai RSBI telah menyebabkan terciptanya sistem pendidikan yang diskriminatif karena hanya memberikan kesempatan pada orang yang berkecukupan.

(Antara.news) 06-03-2012  |  19:52:34

Persoalan Guru Semrawut

Persoalan guru di Indonesia sangat semrawut. Selain tingkat pendidikan yang sangat beragam, distribusi guru juga tidak merata dan kesenjangan pendapatan sangat lebar. Ditambah lagi dengan banyaknya institusi yang berwenang mengangkat guru.

Selain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama, pemerintah kabupaten/kota juga ikut-ikutan mengangkat guru. Bahkan, banyak sekolah yang mengangkat guru honorer dengan alasan kekurangan tenaga pengajar.

Sembilan Macam Status Guru

Akibat kondisi itu, di sekolah saat ini ada sembilan status guru. Selain guru pegawai negeri sipil (PNS) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada pula PNS di bawah naungan Kementerian Agama dan PNS yang diperbantukan di sekolah swasta. Ada pula guru yang berstatus guru bantu, guru honorer daerah, guru tidak tetap (GTT), guru tetap yayasan, dan guru honorer di sekolah negeri. Selain itu ada pula guru SM3T, yakni sarjana pendidikan yang ditempatkan di daerah tertinggal untuk mengikuti program Sarjana Mendidik di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM3T). (lihat boks)

    

No	STATUS	JUMLAH	REGULASI	KETERANGAN
1	PNS	1.549.211	SK Kemdikbud	Guru PNS di sekolah negeri
2	PNS Kementerian Agama	24.406	SK Kementerian Agama	Guru PNS keagamaan di sekolah negeri
3	PNS Diperbantukan	133.326	SK Kemdikbud	Guru PNS yang mengajar di sekolah swasta
4	Guru Bantu *	15.584	SK Kemdikbud	Honor diambil dari APBN
5	Guru Honor Daerah *	57.631	SK Pemkab/Pemkot	Honor  diambil dari APBD
6	Guru Tidak Tetap	831.163	SK Kepala Sekolah	Honor diambil dari Uang Komite/Dana BOS
7	Guru Tetap Yayasan	314.355	SK dari Yayasan	Guru tetap yang mengajar di sekolah swasta
8	Honor di Sekolah Negeri	-	PP 48, PP 43	Sertifikasi, pengangkatan, pemberdayaan
9	SM3T	2.646	-	Sarjana pendidikan di daerah terpencil

Keterangan: * Guru tidak tetap (bukan PNS) yang memiliki istilah berbeda di tiap daerah, ada yang menyebut guru sukarelawan, guru PTT, guru honorer. (Sumber Kemdikbud)

Jumlah guru yang mencapai 2,92 juta orang untuk tingkat TK, SD, SMP, dan SMA/SMK sebenarnya memadai, tetapi distribusinya yang tidak merata. Di perkotaan terjadi penumpukan guru, sementara di perdesaan banyak sekolah yang kekurangan guru.

Rasio guru juga bisa dikatakan sudah ideal, yakni 1 berbanding 15-23, sedangkan rasio maksimal 1 berbanding 15-32. Rasio ini hanya menunjukkan ukuran ideal semata, tetapi kalau dilihat dari kemampuan guru berdasarkan mata pelajaran dan banyaknya kelas atau rombongan belajar dalam satu sekolah, tiap sekolah akan punya standar masing-masing.

Dengan dalih otonomi daerah, pemerintah kabupaten/kota ikut-ikutan mengangkat guru berstatus guru honorer daerah (honda) yang gajinya dianggarkan dalam APBD. Dan dengan alasan kekurangan guru di bidang spesifik, seperti bahasa inggris, olahraga, kesenian, keterampilan, muatan lokal, banyak kepala sekolah mengangkat guru honorer yang gajinya dibayar dengan uang iuran orangtua siswa lewat komite sekolah dan dana bantuan operasional sekolah (BOS) sehingga banyak sekolah menghabiskan 50-60 persen dana BOS untuk membayar honor guru ini.

Karena dana BOS teralokasi 50-60 persen honor yang diterima para guru berkisar antara Rp50.000 sampai Rp500.000 per bulan. Setelah pemerintah menetapkan kebijakan bahwa alokasi dana BOS untuk gaji guru maksimal 20 persen, berdampak pada dipangkasnya besaran honor yang mereka terima berkisar antara Rp50.000 sampai Rp250.000 per bulan.

Meski gaji yang mereka terima demikian minim dan nasib mereka sangat mengenaskan, tidak sedikit di antara mereka yang memiliki loyalitas kerja yang tinggi, bahkan mendedikasikan diri untuk mengabdi sepenuh hati demi mencerdaskan anak-anak yang mereka ajar.  Bahkan ada yang sudah puluhan tahun bertahan dengan profesinya sebagai guru honor, dengan harapan suatu hari kelak diangkat oleh pemerintah menjadi pegawai negeri sipil.   

Meskipun pemerintah sejak tahun 2005 mengeluarkan larangan adanya pengangkatan guru honor di sekolah, tapi sama sekali tidak digubris. Akibat kebijakan pengangkatan guru yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dan para kepala sekolah ini, membawa dampak jumlah guru honor yang membengkak.

Sulistyo, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), mengatakan, karut marutnya persoalan guru saat ini karena pemerintah, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, tidak memiliki perencanaan soal kebutuhan, kompetensi, dan distribusi guru.

Syawal Gultom, Ketua Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengakui peta kompetensi dan perencanaan kebutuhan guru memang belum ada dan masih dalam tahap penyusunan.

”Ini memang mengherankan. Lebih dari 66 tahun Indonesia merdeka, peta kompetensi dan kebutuhan guru saja belum ada. Apalagi untuk perencanaan pendidikan Indonesia ke depan,” kata Ketua Forum Komunikasi Guru Bantu Indonesia Ayub Joko Pramono.

Sumber: Kompas, Senin, 5 Maret 2012

”Man Jadda Wajada”

Ustadz Salman tiba-tiba datang, selain membawa buku, tangannya yang lain juga menenteng sebilah pedang dan sebatang kayu. Dengan serta-merta ia mengeluarkan pedang dari sarungnya dan memotong kayu yang dibawanya. Cukup lama Ustadz Salman memotong kayu tersebut karena memang pedang yang digunakan sudah tumpul dan berkarat pula.

“Bukan yang tajam yang dapat berhasil, melainkan yang bersunggug-sungguh, man jadda wajada,” demikian kira-kira kata yang keluar darinya usai berhasil memotong kayu tersebut. Sontak saja seisi ruangan kelas mengikuti “mantra” yang diajarkan Ustadz Salman dengan penuh semangat, “man jadda wajada.”

Itu sedikit penggalan cerita yang terdapat dalam film “Negeri 5 Menara” besutan Affandi A. Rachman. Alif, anak Minang yang kuliah di ITB dan bercita-cita seperti BJ Habibie tiba-tiba harus mengikuti orang tuanya untuk mondok di Pondok Pesantren Madani yang terletak di Ponorogo Jawa Timur. Pesantren dianggapnya tidak akan memuluskan cita-citanya. Namun, kesan yang didapat Alif dalam pelajaran pertamanya dengan Ustadz Salman telah mengubah mindset-nya.

Mantra “Man Jadda Wajada” yang berarti “yang bersungguh-sungguh ia akan berhasil” begitu menghujam di dalam sanubari Alif dan “Sohibul Menara” lainnya. Segala sesuatu dapat diraih oleh siapa pun, mimpi yang tinggi seperti menara pun bisa diwujudkan selama ada keseriusan, kesungguhan dan doa tentunya. Dari pesantren inilah kemudian Alif dan sahabat-sahabatnya menggapai kesuksesan.

Banyak pelajaran bisa kita petik dari film yang diangkat dari novel dengan judul sama ini. Bahwa ternyata dunia pesantren yang selama ini kita persepsikan kumuh, kotor, jorok, dan kolot, tidak selalu benar adanya. Pesantren tidak hanya mengajarkan pendidikan kepada santri-santrinya, lebih dari itu pesantren mengajarkan mereka bagaimana menjalani kehidupan dan menjadi “orang besar” sebagaimana dipesankan kyai Rais.

 Di hadapan ribuan santrinya, Kyai Rais, menyampaikan nasihat bahwa orang besar bukanlah orang yang menduduki posisi paling atas, menyandang gelar akademis yang banyak dan bukan pula mereka yang memiliki jabatan tinggi. Orang besar adalah orang yang mengabdikan dirinya kepada masyarakat, serta membawa manfaat kepada orang yang berada di sekitarnya.

Intinya, segala cita-cita, keinginan, harapan, impian, harus diupayakan secara serius untuk meraihnya, mewujudkannya, dengan jalan mencurahkan keseriusan, fokus, dan penuh kesungguhan. Tidak hanya dalam dunia pendidikan, melainkan semua sisi kehidupan kita.

    Tidak ada yang tidak mungkin. Man Jadda Wajada.

SMP 1 Kudus Raih Sertifikat Manajemen Lingkungan

SMP 1 Kudus Jawa Tengah meraih sertifikat sistem manajemen lingkungan ISO 14001:2004 dan sebelumnya memperoleh ISO 9001:2008 di bidang sistem manajemen mutu.

"Sertifikat ISO 14001:2004 ini merupakan satu-satunya sekolah di Kudus yang mendapatkannya, selain perusahaan besar di Kudus yang juga konsen terhadap lingkungan," kata Kepala SMP Negeri 1 Kudus Oki Sudarta di Kudus.

Untuk mendapatkan ISO 14001, katanya, pengelolaan tanah, air, udara dan energi memang harus dilakukan secara disiplin, bahkan penggunaan energi listrik juga harus ditargetkan adanya peningkatan dalam berperilaku hemat.

Untuk itu, kata dia, pendingin ruangan mulai diperbolehkan hidup mulai pukul 08.00 WIB dari sebelumnya sudah dihidupkan mulai pukul 07.00 WIB.

Demikian halnya, untuk penggunaan air juga harus dijamin bersih dan sehat serta tidak mengandung zat-zat yang berbahaya.

"Meskipun berada di dekat jalan raya, udara yang ada di lingkungan sekolah dipastikan bersih dan bebas polusi," ujarnya.

Salah satu upayanya, kata dia, mobil maupun kendaraan roda dua tidak diperbolehkan masuk ke halaman sekolah karena sudah disediakan tempat parkir di depan bangunan sekolah yang berdekatan dengan jalan raya.

ISO 14001, katanya, sudah diterima sejak Agustus 2011, sedangkan sertifikat resminya baru diterima sekarang.

Proses audit untuk mendapatkan sertifikat manajemen lingkungan, katanya, dilakukan selama tiga bulan sejak Mei 2011.

Dengan diperolehnya ISO tersebut, SMP 1 Kudus dituntut untuk tetap konsisten karena sistem tersebut akan dievaluasi secara terus menerus yang melibatkan auditor eksternal.

"Semua pihak, yang terlibat dalam proses belajar mengajar akan berupaya mengerjakan seluruh aktivitas di sekolah ini untuk menyesuaikan dengan tuntutan sistem manajemen lingkungan ISO 14001:2004," ujarnya.

Penghematan dalam penggunaan energi listrik, katanya, secara bertahap akan ditingkatkan.

Sedangkan ISO 9001:2008, katanya, diterima pada Mei 2009, sebagai bukti bahwa SMP 1 Kudus memiliki standar nasional pendidikan, seperti sistem manajemen yang bermutu, transparan, dan akuntabel. 

Sementara itu, Bupati Kudus Musthofa menyambut positif atas diraihnya sertifikat sistem manajemen lingkungan ISO 14001:2004 oleh SMP 1 Kudus.

"Hal ini, menjadi salah satu bukti keseriusan pemda dalam mengembangkan pendidikan berkualitas di Kudus. Bahkan, kualitas sudah bisa mencapai level nasional," ujarnya.

Ia berharap, sekolah lainnya juga mengikuti jejak SMP 1 Kudus, meningkatkan kualitas pendidikan untuk mencapai taraf nasional maupun internasional.

(Antaranews.com) 03-03-2012  |  22:07:07

Lebih Seratus Orang Laos Belajar Bahasa Indonesia

Vientiane - Seratus lima belas warga Laos dan pejabat dari Kementerian Keamanan Publik, Pertahanan Nasional, Pendidikan dan Olahraga, Kementerian Luar Negeri dan Federasi Veteran Nasional setempat telah belajar bahasa Indonesia.

    Kursus Bahasa Indonesia 2012 bertujuan untuk meningkatkan hubungan bilateral sosial dan budaya serta untuk memperkenalkan kepada masyarakat umum Laos tentang budaya Indonesia, kata Kuasa Usaha Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Laos, Bambang Eko Sukartono pada pembukaan upacara dimulainya kursus Jumat lalu.

    Kursus pelatihan  enam bulan  (Maret sampai September) ini diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Indonesia di Vientiane, yang para peserta  belajar langsung dari guru bahasa dari  pukul 16.30-18.00 waktu setempat dari Senin sampai Kamis  di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Laos.

    Kursus ini memperoleh perhatian besar rakyat Laos dan harapan bahwa semua peserta akan menggunakan kesempatan ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang Indonesia, bukan hanya bahasa tetapi juga budaya.

    "Saya sangat bangga untuk mengumumkan bahwa kami sangat senang dengan jumlah besar dan berbagai latar belakang peserta untuk Kursus Bahasa Indonesia tahun ini. Kami berharap kesempatan ini akan meningkatkan kontak orang ke orang dalam kasus jika suatu hari nanti salah satu di antara Anda menjadi pejabat tinggi di Laos," kata Bambang.

    Peserta yang ikut ambil bagian dalam pelatihan meliputi 49 petugas dari Departemen Keamanan Publik, 30 tentara dari Departemen Pertahanan Nasional, tiga dari Federasi Veteran Nasional dan 29 pejabat dari Kementerian Pendidikan dan Olahraga, serta Departemen Luar Negeri dan warga Vientiane.

    "Ini adalah untuk pertama kalinya bagi saya  belajar bahasa Indonesia, saya sangat senang dan mengucapkan terima kasih kepada Kedutaan Besar Indonesia untuk memberikan saya kesempatan  belajar, meningkatkan pengetahuan dan kapasitas.

    "Ini adalah kesempatan yang baik karena sebagian besar orang Laos ingin belajar bahasa Inggris," kata Saykhamphet Keovongsack, salah satu peserta pelatihan, seorang tentara dari Departemen Pertahanan Nasional.

(Antara.news) 06-03-2012  |  20:27:47