Rencana Perubahan UN Ditolak

Banyak orang tua turut cemas dengan adanya rencana perombakan kurikulum pada 2013. Pasalnya  perubahan pada tingkat pendidikan menengah tidak signifikan pada pendidikan dasar, kemungkinan perubahan mekanisme pelaksanaan ujian nasional (UN) menuai kontroversi.

Salah satu orang tua siswa SMK Negeri 48 Jakarta, Oki Arvani (50) mengaku, tidak setuju dengan rencana UN yang dilakukan pada kelas XI Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Dikhawatir anak-anak belum siap untuk menjalankan metode seperti itu sehingga sosialisasi harus gencar.

"Janganlah kalau UN dimajuin. Takutnya banyak yang belum siap. Tapi kalau pemerintah tetap mau melakukan, ya artinya anak kelas XI yang ada nanti mau nggak mau jadi bahan percobaan," kata Oki, di Jakarta, Senin (10/12/).

Tidak hanya itu, ia juga meminta pada pemerintah agar mengkaji kembali rencana perubahan spektrum keahlian di tingkat SMK yang memungkinkan adanya pengurangan bidang keahlian yang sudah berkurang peminatnya. Menurutnya, pengurangan bidang keahlian ini juga akan berpengaruh pada minimnya generasi yang ahli di bidang tersebut.

"Kurang diminati bukan berarti nggak ada yang minat. Jadi tetap dibuka, biar keahlian dari jurusan itu nggak mati atau hilang gitu aja," ujar Oki.

Sementara itu, Mara Siregar (46) yang merupakan ayah dari seorang siswi SMA Negeri 1 Medan, mengatakan bahwa perubahan kurikulum yang menghilangkan sistem penjurusan dinilai tepat. Pasalnya, dengan adanya penjurusan pada tingkat sekolah menengah ini telah membatasi minat anak.

"Anak-anak SMA ini kadang belum tahu minatnya dimana. Penjurusan ambil IPA. Saat mau masuk kuliah, minatnya hukum misalnya. Berarti dia harus belajar ulang lagi tentang IPS yang hampir sudah tidak dipelajarinya lagi," ungkap Mara.

Namun mengenai usulan kebijakan UN yang dimajukan pada kelas XI, Mara tidak sepenuhnya setuju mengingat kesulitan yang akan dihadapi anak-anak akan semakin besar. Ia juga khawatir tingkat stres pada anak-anak akan meningkat jika dipaksakan menghadapi UN pada tahun kedua di sekolah menengah.

"Tujuannya baik agar ada persiapan sebelum universitas. Tapi secara psikologis, anak-anak ini takutnya tidak siap dan malah muncul masalah baru," ujarnya.

Antara.com | Senin, 10 Desember 2012 |

UN Tidak Cocok Alat Evaluasi Kurikulum

Meski muncul banyak kritikan terhadap kurikulum baru yang akan diterapkan pada pertengahan tahun 2013 mendatang, pendekatan berbasis tematik integratif yang ditawarkan tetap diapresiasi. Namun, dengan pola pendekatan pendidikan semacam ini, bentuk evaluasi kepada siswa semestinya juga tidak lagi ketat.

Praktisi pendidikan dari Universitas Paramadina, Abduh Zein, mengatakan bahwa metode tematik integratif ini membuka peluang guru dan siswa untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang tema bahasannya. Anak-anak juga bebas mengobservasi dan mencari tahu sendiri jawaban dari permasalahan yang dihadapi.

"Metode seperti ini tanpa batasan dan dinamis sehingga akan jadi persoalan jika ujian nasional (UN) masih dijadikan alat evaluasi," kata Zein saat Focus Group Discussion Menyoal Kurikulum 2013 di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta.

Ia mengungkapkan bahwa jika tetap dipaksakan mengevaluasi siswa dengan sistem UN, konsep kurikulum yang digagas saat ini hanya akan sia-sia. Pasalnya, guru tak akan bisa dengan bebas mengembangkan tema bahasan karena ada koridor yang harus diikuti agar anak-anak bisa mengerjakan UN dengan baik.

"UN itu sangat rigid. Kisi-kisinya ada dan umumnya yang keluar soalnya seperti itu sehingga guru mau tidak mau ikuti saja. Kalau begini, apa yang berubah," ujar Zein.

Untuk itu, sejalan dengan perubahan kurikulum, UN mestinya bukan lagi menjadi pilihan pemerintah untuk melakukan evaluasi pendidikan bagi para siswa di tiap jenjang. Pemerintah harus mulai mempersiapkan formulasi baru untuk alat evaluasi siswa menyesuaikan dengan metode pembelajaran pada kurikulum baru.

Antara.com | Jumat, 14 Desember 2012 |

UN Bisa Berubah

Mendikbud Mohammad Nuh menegaskan bahwa ujian nasional (UN) akan bisa berubah bila Kurikulum 2013 sudah benar-benar diterapkan.

“Tahun ini (2013), UN masih tetap, karena perubahan kurikulum masih Juni 2013, sedangkan UN akan dilaksanakan pada April-Mei 2013,” katanya dalam Sosialisasi Kurikulum 2013 di Bangkalan, Senin (31/12).

Mohammad Nuh mengemukakan, proses dan output dalam Kurikulum 2013 itu sama-sama penting.

“Karena itu, proses dan output harus dikombinasikan, sehingga UN ke depan akan bisa berubah, tapi perubahan itu bukan sekarang, sebab Kurikulum 2013 masih tahap uji publik,” katanya.

Menurut dia, perubahan Kurikulum 2013 itu tidak dilandasi kepentingan politik sama sekali, melainkan murni dengan landasan akademik, karena itu pihaknya melakukan uji publik Kurikulum 2013.

“Kalau pertimbangan politik mungkin perubahan itu bisa batal, karena kami menghadapi stigma masyarakat yang seakan-akan membenarkan bahwa ganti menteri itu ganti kurikulum,” katanya.

Namun, pihaknya mengambil risiko dengan mempertimbangkan kepentingan riil untuk masa depan generasi muda yang lebih baik yakni pintar tapi benar atau benar tapi pintar.

“Jadi, perubahan kurikulum itu untuk menyikapi perubahan zaman yang kelak akan mengutamakan kompetensi, namun kompetensi itu kami sinergikan dengan nilai-nilai karakter,” katanya.

Ia menjelaskan kompetensi masa depan itu mencakup tiga bidang yakni sikap, ketrampilan, dan pengetahuan.

“Perubahan sikap itu ditentukan pendidikan karakter, sedangkan perubahan ketrampilan dan pengetahuan itu ditentukan inovasi. Cara untuk mendidik siswa yang memiliki inovasi adalah mengembangkan kreatifitas,” katanya.

Untuk mengembangkan kreatifitas, katanya, bisa dilakukan dengan lima tahapan yakni observasi (pengamatan), bertanya, berpikir (nalar), eksperimen, dan menyampaikan (presentasi tertulis atau lisan).

“Jadi, saya tidak mempertimbangkan jabatan, tapi saya mempertimbangkan masa depan. Saya akan mendorong kompetensi itu agar generasi muda sekarang dapat membeli masa depan dengan ’harga’ sekarang,” katanya.

KOMPAS.com | Senin, 31 Desember 2012 |

Jangan Takut Kurikulum Baru

*****

Wapres: Jangan Takut Hadapi Kurikulum Baru

Wakil Presiden Boediono meminta guru dan murid jangan takut menghadapi kurikulum baru yang akan dimulai pada tahun ajaran 2013, mengingat penyusunannya sudah dilakukan sistematis dan melibatkan pemangku kepentingan.

"Kurikulum baru nanti bukan dibentuk satu atau dua orang tapi dirumuskan oleh tim," kata Wapres saat silaturahim Wapres dengan siswa-siswi SMA, SMK dan MA se Kota Ternate.

Wapres berada di Ternate untuk menghadiri puncak Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial (HKSN).

Hadir dalam acara itu antara lain Ibu Herawati Boediono, Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufrie, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, serta Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Musliar Kasim.

Pernyataan Wapres tersebut disampaikan menjawab pertanyaan guru mengenai rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merubah kurikulum SD, SMP, dan SMA sederajat pada tahun ajaran 2013.

Menurut Wapres, perbaikan kurikulum ini dimaksudkan dalam upaya untuk menciptakan mutu pendidikan yang lebih baik, sehingga harus dikelola dengan baik.

"Pendidikan harus ditangani sebaik-baiknya dan kemampuan harus kita ukur memenuhi standar untuk mempersiapkan anak-anak jadi pemimpin yang handal," katanya.

Wapres Boediono mengatakan, pemerintah serius dalam menyiapkan generasi muda karena mereka akan melanjutkan kepemimpinan estafet agar jadi bangsa maju unggul dan disegani.

Wapres juga menyoroti mengenai pentingnya aspek pembentukan karakter, sifat dan kepribadian.

"Pembentukan karakter sangat sulit beda dengan pengajaran keterampilann" katanya.

Menurutnya, kalau keterampilan mudah dipelajari karena ada buku dan internet dan dari segi teknis kemampuannya luar biasa. Namun yang sampai sekarang ini belum terpecahkan adalah bagaimana mendidik aspek karakter, mengingat di internet dan buku tidak ada.

Wapres menilai cara terbaik untuk membentuk karakter adalah mencontoh dan melihat yang nyata dengan mata kepala sendiri.

Antara.com | Rabu, 12 Desember 2012 |

Kurikulum 2013, Nama Baru Konsep Jadul

Perubahan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menjadi kurikulum baru pada 2013 mendatang dianggap tidak membawa sesuatu yang baru. Konsep kurikulum baru ini dinilai sudah pernah muncul dalam kurikulum yang dulu pernah digunakan.

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Golkar, Ferdiansyah, mengatakan bahwa konsep proses pembelajaran yang mendorong agar siswa aktif dalam kegiatan belajar mengajar ini sebenarnya sudah diterapkan pada puluhan tahun silam dengan nama Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA).

"Itu sebenarnya kan sudah pernah ada dalam kurikulum 1975 kalau tidak salah. Namanya CBSA, saya kan hasil dari CBSA itu," kata Ferdiansyah di Jakarta, kemarin.

Sekretaris Jendral National Education Watch, Jonner Sipangkar, mengatakan hal senada bahwa konsep yang diusung pada kurikulum baru ini tidak ada yang baru. Semua yang coba digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini hanya mengulang kurikulum yang dulu pernah digunakan.

"Tidak ada yang baru sebenarnya. Itu kan sama seperti CBSA, mendorong siswa untuk aktif. Lalu apa yang baru? Ini ganti nama saja artinya," ujar Jonner.

Ia juga menambahkan bahwa alasan yang dikemukakan oleh pihak kementerian juga tidak memiliki landasan kuat, bahkan terkesan hanya opini. Tidak ada hasil riset tentang dampak dari KTSP yang membuatnya harus diganti, tentu menjadi pertanyaan bagi publik mengenai perubahan kurikulum ini.

"Memang pemerintah memberi alasan, tapi itu seperti hanya bohong-bohongan saja karena wujudnya opini. Tak ada hasil riset kenapa kurikulum harus diubah," tandasnya.

KOMPAS.com | Jumat, 21 Desember 2012 |

Kurikulum 2013 Beri Kewenangan Guru

*****

Mendikbud Siapkan Buku Babon Kurikulum 2013

Mendikbud Mohammad Nuh menyatakan pihaknya telah menyiapkan "buku babon" untuk pegangan siswa dan guru dalam menerapkan kurikulum baru 2013.

"Buku itu tidak akan dibebankan kepada siswa atau sekolah, tapi akan diberikan cuma-cuma oleh Kemendikbud," katanya dalam Uji Publik Kurikulu 2013 di Surabaya, Jatim, Minggu (09/12).

Di hadapan ratusan kepala sekolah, kepala dinas pendidikan se-Jatim, ketua yayasan, ketua dewan pendidikan, dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya, ia menyatakan guru juga akan ada yang disiapkan menjadi master teacher (guru utama).

"Untuk sosialisasi kurikulum 2013 itu, kami akan melatih guru kelas 1, 4, 7, dan 10 dari seluruh sekolah hingga mereka akan menjadi 'master teacher' yang akan menyosialisasikan kepada guru-guru lainnya. Kalau ada guru teladan, daftarkan ke kami," ujarnya.

Menurut menteri yang juga Guru Besar ITS Surabaya dan anggota Majelis Wali Amanah Unair Surabaya itu, kurikulum 2013 memang memberi kewenangan guru dalam metodologi pembelajaran, tapi mereka diberi buku pegangan.

"Buku babon atau buku induk yang menjadi pegangan itu akan menjelaskan metodologi pendidikan yang mendorong kreativitas siswa dalam tiga hal yakni pengetahuan, ketrampilan, dan sikap," tuturnya.

Ia mengatakan kreativitas itu akan diajarkan dengan lima pola yakni observasi (mengamati), questioning (bertanya), associating (menalar), exprerimenting (mencoba) dan networking (membentuk jejaring/ke-Indonesiaan).

"Semua pola itu akan disosialisasikan kepada seluruh guru melalui 'master teacher' dan akan tersosialisasikan dengan cara mirip MLM, terutama SD yang perubahannya bersifat tematik integralistik," tukasnya.

Dalam perubahan kurikulum itu, siswa kelas 1-3 SD memang akan diberi pola pembelajaran yang tematik integralistik, karena siswa kelas 1-3 memang ditangani seorang guru yang merupakan guru kelas.

"Nanti, guru kelas itu yang mengintegralkan pelajaran IPA dan IPS ke dalam Bahasa Indonesia dan Pancasila-PKN. Misalnya, mata pelajaran tentang air yang bersifat mengalir, tekanan air, cara aliran, standar, status, dan sebagainya," paparnya.

Apalagi, katanya, kurikulum 2013 merupakan desain minimal dalam 24 jam untuk SD yang dapat dikembangkan oleh setiap sekolah secara bebas, asalkan tidak mengurangi desain minimal yang diatur.

"Misalnya ada anak yang memiliki kelebihan tertentu, maka sekolah dapat mengembangkan potensi siswa itu secara bebas, asalkan desain minimal tidak terpengaruh," ucapnya.

Ia menambahkan perubahan kurikulum itu dilakukan bukan secara tiba-tiba, melainkan melalui RPJM (rancangan perencanaan jangka menengah) 2010-2014, Inpres, dan UU Sisdiknas itu sendiri.

Antara.com | Minggu, 9 Desember 2012 |

Wujud Tidak Pahami Pendidikan

Anggota Komisi X DPR Rohmani menyatakan, perubahan kurikulum pendidikan nasional yang dipandang terburu-buru menjadi bukti jika pemerintah tidak memahami akar persoalan pendidikan nasional.

"Pemerintah tidak memiliki analisis yang tajam dalam membedah persoalan pendidikan nasional, sehingga pemerintah gagal mendefinisikan akar pendidikan nasional," katanya usai mengikuti rapat internal Fraksi PKS DPR di Jakarta.

Menurut Rohmani anggota DPR yang membidangi masalah pendidikan, kebudayaan, olahraga dan pariwisata itu, berakibat pada kebijakan pendidikan yang parsial.

"Kegagalan dasarnya adalah pada kemampuan memotret persoalan pendidikan. Pemerintah tak mampu menjelaskan akar pendidikan nasional," katanya.

Ia menambahkan kegagalan mendefenisikan persoalan pendidikan ini mengakibatkan terjadinya pemborosan anggaran.

"Banyak anggaran negara sia-sia untuk membiayai pembuatan kebijakan yang tidak bisa menyelesaikan persoalan pendidikan nasional," katanya.

Dia menegaskan, yang terjadi pemborosan anggaran, sementara persoalan pendidikan tidak kunjung teratasi. Sedangkan akar persoalan pendidikan nasional adalah guru.

"Persoalan guru ini cukup kompleks, terutama kesejahteraan guru. Semua guru belum menikmati gaji yang layak," katanya.

Ia mengatakan bahwa sertifikasi yang diklaim meningkatkan kesejahteraan guru justru menimbulkan ketimpangan sosial di kalangan guru.

"Persoalan kualitas belum juga teratasi hingga saat ini. Belum lagi persolaan pemerataan guru, baik kuantitas dan kualitas. Persoalan guru di daerah tertinggal belum juga mampu diatasi pemerintah," katanya.

Rohmani menegaskan seharusnya pemerintah dalam memperbaiki kualitas pendidikan dimulai dari guru, karena sebaik apa pun kurikulum dan sarana pendidikan kalau tidak didukung guru yang kompeten maka tidak ada artinya.

Antara.com | Selasa, 11 Desember 2012 |

Asah Kreativitas Anak

Perubahan kurikulum yang digagas pemerintah saat ini dinilai tidak akan menghalangi penerapan pendidikan wirausaha di sekolah. Pemerintah justru diharapkan mulai mempertimbangkan untuk menggalakkan pendidikan wirausaha melalui kurikulum 2013.

"Ya saya sudah baca uji publiknya. Konsepnya bagus sekali ya. Banyak bagian untuk mengasah kreatif anak di situ. Nah semoga implementasinya lancar," ujar Manager of Professional Development Sugar Group School, Mierza Miranti, dalam National Educators Conference 2012 di Mulia Business Park, Jakarta.

"Guru harus dipersiapkan dengan baik dan dilatih untuk terbuka pada anak. Kuncinya terbuka saja sehingga anak tidak merasa dibatasi saat sedang berkreasi menyelesaikan tugas," tambahnya kemudian.

Mierza sendiri sebenarnya berpendapat bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah media yang tepat untuk mengaplikasikan pendidikan wirausaha pada siswa. Pasalnya, KTSP memungkinkan guru untuk berkreasi dalam mengajar dan mengembangkan potensi anak didik.

KTSP, lanjutnya, memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan kreativitas anak didiknya. Namun, pada kenyataannya, Mierza menilai hal ini urung terjadi karena pemahaman konsep yang kurang dari para guru menjadi kendala utama.

"KTSP ini bagus karena guru bebas membuat metode pembelajarannya. Tapi ya karena kurang jelas pemahaman implementasinya jadi mandeg," ungkapnya.

KOMPAS.com | Rabu, 12 Desember 2012 |

Dorong Anak Berpikir Ilmiah

Meski banyak meraih prestasi gemilang di kancah dunia dalam berbagai olimpiade sains dan matematika, rata-rata kemampuan berpikir anak Indonesia secara ilmiah tetap dianggap masih rendah. Hal ini sempat dimunculkan lewat penelitian Trends in International Mathematics and Science Study 2007 (TIMSS).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, mengatakan bahwa kurikulum baru yang tengah menjalani fase uji publik ini bertujuan utama membangun kemampuan berpikir anak secara ilmiah. Dia yakin bahwa ini akan berdampak baik mengingat banyaknya laboratorium alami yang dapat dieksplorasi oleh anak-anak.

"Kita ini punya laboratorium terlalu banyak. Jadi semestinya bisa kita dorong lagi anak-anak ini agar mampu berpikir scientific," kata Nuh, di Jakarta.

 Dia menambahkan bahwa dengan tingginya intensitas anak melakukan observasi langsung tentang fenomena alam di lapangan, mereka dapat lebih yakin terhadap suatu hal. Selanjutnya akan muncul berbagai pertanyaan kritis dari rasa ingin tahu anak-anak ini terhadap fenomena alam yang sedang diobsevasi.

"Ini aktivitas intelektual akan berjalan. Kalau sudah begini, tinggal diajari untuk menalar sesuatu. Transfer ilmu pun terjadi," jelas Nuh.

Selama ini, anak-anak malas mengembangkan imajinasi dan kreativitasnya karena kemampuan berpikir mereka dibelenggu pada hal-hal yang sifatnya biner. Intinya jika anak menjawab tidak sesuai dengan guru, maka jawaban mereka langsung disalahkan tanpa dilihat proses anak menjawab.

"Kurikulum baru ini nanti tidak boleh seperti itu. Anak diberi ruang. Sekarang kalau kurikulum nggak diubah ya nggak dapat apa-apa," tandasnya.

KOMPAS.com | Selasa, 18 Desember 2012 |

Ganti Kurikulum Idealnya 10 Tahun Sekali

Perubahan Kurikulum Dipertanyakan

Perubahan kurikulum untuk tahun ajaran 2013/2014 menuai kritik dari para pengamat pendidikan dan juga dari guru yang nantinya akan menjadi ujung tombak dari penerapannya.

Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Lody Paat mengatakan, bahwa pemerintah harus menjelaskan alasan perubahan kurikulum secara jelas pada masyarakat. Ada kewajiban untuk menunjukkan penelitian kurikulum yang pemerintah lakukan dan apa hasilnya sehingga harus diubah.

"Alasannya harus benar dan sesuai secara pedagogis. Jangan hanya karena sudah menjadi rencana kerja saja. Penelitian yang mereka lakukan juga apa hasilnya," kata Lody Paat.

Menurutnya, penataan pendidikan ini harus diawali melalui masing-masing sekolah terlebih dahulu. Perubahan kurikulum secara nasional ini dinilainya tidak akan dapt diterima baik. Sementara penataan pendidikan dari sekolah akan lebih efektif karena sekolah yang paham benar dengan kondisi yang ada.

"Sekarang diubah semua seluruh Indonesia. Tiap daerah berbeda karakteristiknya. Harusnya ditinjau dulu dan lihat masalah utamanya," ujar Lody.

Sementara itu guru dari Pondok Pesantren Dayah Darul Ihsan Aceh, Mutiara Fahmi Razali, mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia tidak memiliki visi dan misi yang jelas. Hal ini tercermin dari mudahnya satu kurikulum berubah tanpa didasari alasan.

"Saat di Jepang, saya lihat ada kejelasan visi dan misi pendidikan. Kemudian kurikulum tidak berubah-ubah tiap ganti menteri," jelas Fahmi.

Saat berkunjung ke Jepang, ia sempat berbincang dengan kepala sekolah di sana. Perubahan kurikulum di Jepang sendiri baru terjadi paling cepat setelah 10 tahun. Pasalnya, penilaian kurikulum tersebut tidak dapat dilakukan dalam waktu cepat dan melihat dampaknya secara instan saja.

"Paling tidak 10 tahun baru berganti. Jangan ada masalah sedikit, ganti kurikulum. Kalau begini kasihan anak didik dan gurunya juga," ungkap Fahmi.

Antara.com | Senin, 19 November 2012 |

Kurikulum 2013 Belum Diperlukan

Sejumlah praktisi pendidikan berpendapat bahwa kurikulum 2013 belum diperlukan karena perlu pengkajian lebih lanjut serta sosialisasi secara luas kepada masyarakat agar dapat memahami perubahan kurikulum tersebut.

"Sebenarnya pergantian kurikulum baik, tetapi tidak secepat ini. Perlu waktu untuk sosialisasi kepada masyarakat agar dapat mengerti serta memahaminya, terutama bagi masyarakat yang berkecimpung di dunia pendidikan," kata seorang praktisi pendidikan, dosen, sekaligus staf penerbit buku sekolah Suwardi Edhytomo.

Senada juga dikatakan oleh seorang praktisi pendidikan lainnya Subagya, kurikulum yang sedang berjalan saat ini pada dasarnya baik, terutama dari segi proses belajar. "Namun, beban materi untuk anak Sekolah Dasar (SD) terlalu banyak," kata Subagya.

Tekanan pelajaran masih pada aspek kognitif. Di Jerman hanya empat pelajaran yakni berhitung, berbahasa, olahraga, dan seni. Jadi, kurikulum 2013 ini belum diperlukan.

Sebaiknya ambil saja materi yang relevan dan penambahan soft skill atau pendidikan karakter sehingga bekal kemampuan dan keterampilan dasar untuk kehidupan sesuai bagi perkembangan anak usia SD yang optimal.

Lebih lanjut Suwardi Edhytomo menambahkan pergantian kurikulum ini membuat masyarakat panik sehingga perubahan kurikulum perlu waktu untuk dikaji terlebih dahulu serta diikuti dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) dan sosial masyarakat.

Suwardi dan Subagya sependapat bahwa mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) bagi SD belum perlu untuk tersendiri sebaiknya digabungkan saja dalam mata pelajaran Pengetahuan Umum.

Sementara itu, Subagya menjelaskan soft skill atau pendidikan karakter tercakup dalam ketangguhan pribadi (IQ), sosial (EQ), dan spiritual (SQ).

Daniel Goleman seorang ilmuwan Amerika Serikat menegaskan keberhasilan hidup manusia ditentukan oleh 15 persen ketangguhan pribadi (IQ) dan 85 persen justru oleh soft skill atau pendidikan karakter.

Antara.com | Selasa, 18 Desember 2012 |

Ganti Kurikulum Semestinya 10 Tahun

Kontroversi yang membelit perubahan kurikulum ini tak kunjung berhenti. Banyak pihak menilai perubahan kurikulum tanpa kejelasan waktu ini justru berdampak negatif pada pengembangan kualitas pendidikan. Semestinya, kurikulum dibiarkan berjalan paling tidak selama 10 tahun agar ada hasil yang diperoleh.

Sekretaris Jendral National Education Watch, Jonner Sipangkar, mengatakan bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang hanya berumur enam tahun masih belum dapat dilihat hasilnya secara signifikan. Umumnya, negara lain membiarkan satu kurikulum berjalan selama 10 hingga 15 tahun agar pemetaan hasilnya terlihat jelas.

"Ini baru dua tahun diganti. Itu dari kurikulum tahun 2004 ke 2006. Sekarang dari 2006 ke 2013, juga baru enam tahun. Apa yang bisa dilihat? Dampaknya apa?," kata Jonner saat jumpa pers mengenai penolakan kurikulum 2013 di Reading Room, Kemang, Jakarta.

Ia mengambil contoh negara tetangga yaitu Singapura yang menjalankan konsep kurikulum tidak berbeda dengan Indonesia mampu menempati posisi keempat berdasarkan hasil riset dari Pearson, PISA dan TIMSS. Sementara Indonesia justru jauh terpuruk di peringkat bawah terkait kualitas pendidikan.

Padahal anggaran pendidikan di Indonesia mencapai 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Jika berkaca pada besarnya anggaran ini, maka seharusnya kualitas pendidikan di tanah air bisa jauh lebih baik dari Singapura yang anggaran pendidikannya tidak sampai 20 persen dari anggaran nasional.

"Anggaran di Singapura memang tidak besar. Karena untuk perubahan kurikulum itu mereka biasanya menunggu 15 tahun. Fokusnya hanya pada peningkatan kualitas guru. Indonesia harusnya melihat itu," tandasnya.

KOMPAS.com | Rabu, 19 Desember 2012 |

Perombakan Kurikulum Menuai Kontroversi

Perombakan kurikulum baru yang akan segera diuji kepada publik pada akhir bulan ini ternyata masih menuai berbagai kontroversi dari para pengamat pendidikan.Perubahan kurikulum yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini dianggap karena adanya salah tangkap mengenai pemahaman tentang kurikulum.

"Cara pandang yang salah tentang kurikulum ini mengakibatkan pola yang salah saat mengubah kurikulum. Pengurangan dan penambahan mata pelajaran itu bukan makna dari kurikulum," kata Mas Tom, sapaan akrab Utomo Dananjaya, saat diskusi Kritik Atas Kebijakan Perubahan Kurikulum di Rumah Tilaar, Jakarta.

Utomo Dananjaya mengatakan, bahwa selama ini kurikulum hanya dianggap semacam daftar mata pelajaran saja. Adanya pandangan yang sempit terhadap kurikulum tersebut membuat perombakan kurikulum hanya sekadar mengurangi atau menambahkan mata pelajaran saja. Penataan kurikulum ini selalu terkesan asal-asalan sejak 1945 sampai 2002. Lantaran salah konsep semacam ini, perubahan kurikulum yang dilakukan oleh pemerintah ini justru tak mencapai sasaran. "Jadi jangan memandang kurikulum hanya mata pelajaran saja agar tidak salah sasaran," ungkap Mas Tom.

Dalam kesempatan yang sama, pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Jimmy Paat, mengatakan bahwa perubahan kurikulum ini harus diperhatikan dengan jelas.Pasalnya, perubahan kurikulum yang terjadi selama ini hanya sebatas perubahan nama saja.

"Sebenarnya dari standar konten ujung-ujungnya sama saja. Hasil yang dicapai juga tidak jauh berbeda. Hanya namanya saja yang berubah," tandasnya.

Antara.com | Jumat, 23-11-2012 |

Perubahan Kurikulum Pendidikan Terobosan Maju

Tokoh dan pengamat pendidikan di Bali, Drs I Gusti Bagus Arthanegara SH MPd menilai, perubahan kurikulum pendidikan yang akan diberlakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) pada tahun 2013 merupakan sebuah terobosan dan langkah maju.

"Penyempurnaan kurikulum pendidikan yang menekan pada karekter bangsa itu dilakukan sesuai tantangan zaman, sehingga tidak mungkinkan memberlakukan kurikulum pendidikan itu secara terus menerus," kata Arthanegara yang juga Ketua Yayasan IKIP PGRI Bali di Denpasar.

Ia mengatakan, tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia sekarang maupun yang akan datang berbeda dengan dengan situasi lima atau sepuluh tahun yang lalu.Oleh sebab itu untuk bisa eksis dan mampu bersaing di pasaran global salah satunya kurikulum dalam berbagai jenjang pendidikan mutlak diperlukan.

"Saya menyambut baik rencana pemerintah menyempurnakan kurikulum tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), serta sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan harapan mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia," harap Arthanegara.

Ia mengingatkan, melalui penyempurnaan kurikulum pendidikan  selain menekankan aspek peningkatan mutu pendidikan dan efektivitas juga membenahi sektor-sektor lain yang berkaitan dengan pendidikan sehingga memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan.

IKIP PGRI Bali yang mendidik calon-calon guru untuk semua jenjang pendidikan tentu juga ikut menyempurnakan kurikulum, sehingga tenaga yang dicetaknya mampu berperanserta secara aktif dalam proses belajar mengajar.

Penyempurnaan kurikulum itu berorientasi pada pengembangan tercapainya kompetensi yang berimbang antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan para siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar.

Dalam proses belajar mengajar itu anak didik tetap mengikuti pembelajaran secara holistik dan menyenangkan, ujar Arthanegara.

Antara.com | Jumat, 23-11-2012 | 

Kemendikbud Kendalikan Isi Buku Pelajaran

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mengendalikan buku induk pelajaran siswa sepenuhnya dengan kurikulum yang baru untuk mencegah soal-soal yang menyimpang dari kaidah, kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh.

"Dengan kurikulum yang baru, semua buku akan dikendalikan dan diterbitkan dari pusat. Isi 100 persen tanggung jawab kami, dan akan ditulis secara faktual," kata Mohammad Nuh dalam jumpa pers dengan wartawan di Jakarta.

Menurut dia, buku induk tersebut akan dicetak secara komplit. Isinya meliputi sejumlah hal, mulai pelajaran, pemahaman, hingga latihan. Sehingga untuk berlatih, siswa tidak lagi memerlukan buku LKS.

"Isi buku sudah diproses dan disusun secara khusus oleh tim ahli," tukasnya.

Intinya, lanjut dia, isi, detail, dan halaman buku yang akan digandakan tidak akan diserahkan kepada siapapun. Pengendali materi dipegang langsung oleh pusat.

"Dalam bayangan kami, master dari buku tersebut kita siapkan saja, sehingga ketika daerah meminta tinggal dicetak saja sehingga penanggungjawabnya jelas.

Ia tidak menginginkan kewenangan isi buku dilimpahkan ke orang lain. Isi substansi harus sesuai dengan pemahaman siswa.

Karena itu, tidak akan ada lagi soal maupun latihan yang menyimpang dari kaidah, sehingga peserta didik diharapkan bisa dengan mudah mengerti serta kreatif.

Ia menjamin tidak akan ada lagi kalimat yang menggunakan nama pemain film dewasa seperti Maria Ozawa alias Miyabi, atau juga cerita istri simpanan Bang Maman dari Kali Pasari.

Menurut dia, isi Lembar Kerja Siswa (LKS) seperti itu bisa lolos ke tangan siswa karena kewenangan pengawasan tidak terpusat pada Kemendikbud.

"Buku tersebut bisa beredar karena memang tidak ada pengendali utama sampai halaman dan gambar, karena kewenangan diberikan ke daerah," ujar dia.

Antara.com | Kamis, 6-12-2012 |

Tak Akan Ada Lagi Penjurusan di SMA?

Dalam perubahan kurikulum baru yang akan diterapkan pada Juni 2013 nanti, jenjang pendidikan dasar terus menjadi sorotan karena perombakan yang dilakukan cukup besar. Padahal perubahan besar juga terjadi pada struktur kurikulum pendidikan menengah.

Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hamid Muhammad, mengatakan bahwa penjurusan pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) sudah bukan menjadi pilihan lagi. Untuk itu, ada dua alternatif yang ditawarkan pada kurikulum baru untuk metode pembelajaran tingkat SMA.

"Yang jelas penjurusan nampaknya sudah bukan opsi lagi. Pilihannya sekarang adalah kelompok peminatan atau nonpenjurusan sama sekali," kata Hamid.

Dari dua pilihan tersebut, Hamid menuturkan bahwa pilihan cenderung mengarah pada kelompok peminatan. Bentuk kelompok peminatan ini sendiri sebenarnya merupakan kombinasi antara penjurusan dan non penjurusan. Pasalnya, bagi siswa yang masuk kelompok peminatan IPA tetap diperbolehkan mengambil mata pelajaran di luar kelompok peminatan tersebut.

"Jadi dengan kelompok peminatan ini, yang suka IPA  memilih kelompok IPA tapi tetap boleh ambil mata pelajaran dari kelompok peminatan lain. Komposisinya tetap diatur nanti. Yang pasti untuk kelompok IPA, mata pelajaran pada kelompok itu harus lebih banyak," jelas Hamid.

Untuk masalah teknis pelaksanaan, ada dua opsi yang sedang dibahas yaitu menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS) atau tetap dengan sistem jam pelajaran seperti sekarang. Namun yang pasti sistem moving class akan diberlakukan bagi anak-anak SMA mengingat terbukanya peluang untuk memilih mata pelajaran yang disukainya.

"Nah mulai dari kelas berapa juga masih dibahas. Ada yang minta dari kelas X. Jadi saat kelas IX, guru BK harus bekerja ekstra untuk mengarahkan anak pada minatnya. Tapi semua ini akan diperhatikan dari hasil uji publik juga," tandasnya.

KOMPAS.com | Jumat, 7-12-2012 |

Sekolah Boleh Tambah Mata Pelajaran

Meski jumlah mata pelajaran SD dan SMP dikurangi dalam Kurikulum 2013, sekolah masih boleh memberikan mata pelajaran tambahan sesuai kebutuhan. Ini disebabkan, mata pelajaran dalam kurikulum itu merupakan standar minimal.

”Kalau mau nambah boleh, tetapi tidak boleh dikurangi. Intinya, ini kurikulum minimum. Standar yang kita harapkan,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh saat uji publik Kurikulum 2013, di Kampus Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Mendikbud mencontohkan, sekolah-sekolah yang akan tetap memberikan pelajaran Bahasa Inggris atau mata pelajaran lain.

Nuh mengatakan, kurikulum ini hampir sama dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang berlaku saat ini, tetapi sekolah tidak perlu terlalu rinci dan teknis membuat kurikulum untuk tingkat satuan pendidikan.

Dalam dialog dengan para guru, Mendikbud menerima keluhan dari guru yang khawatir kewajiban tatap muka 24 jam per minggu tidak akan terpenuhi. Menghadapi pertanyaan ini, Nuh mengatakan, memang dengan kurikulum baru nantinya tugas guru di luar kelas akan lebih lama. ”Ketentuan 24 jam tatap per minggu, kemungkinan akan berubah,” kata Mendikbud.

Anggota Komisi X DPR RI Raihan Iskandar berharap uji publik tak sekadar formalitas. Pemerintah juga diminta melakukan uji praktik di sejumlah daerah serta melakukan evaluasi.

Pertimbangannya, kurikulum baru menuntut guru banyak kreativitas dan inovasi untuk mengoptimalkan potensi siswa. Padahal dari hasil uji kompetensi guru, secara umum kualitas guru masih rendah.

”Uji praktik bisa digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan Kurikulum 2013 dalam tataran implementasi,” kata Raihan Iskandar.

Sementara itu di sejumlah daerah, guru-guru masih bingung dengan rencana penggabungan mata pelajaran IPA/IPS dalam pelajaran Bahasa Indonesia.

”Di SD memang tidak ada guru bidang studi. Tetapi mata pelajaran IPA dimasukkan dalam pelajaran Bahasa Indonesia, masih sulit dipahami,” kata Kusmiatun, guru SD Nabilah Batam.

Sumadji, guru SD di Jember, Jawa Timur, dan Wan Zahir, guru SD 004 di Batam, juga menyatakan hal yang sama. Sejumlah guru lainnya mengambil contoh sederhana tentang panca indera. Secara substansi, murid betul menyebut ada lima, tapi salah dalam ejaan Bahasa Indonesia karena menulis ”indera” menjadi ”indra”.

”Harus dinyatakan betul atau salah? Karena IPA-nya betul, tetapi pelajaran Bahasa Indonesianya salah,” kata Sumadji.

Kepala Dinas Pendidikan Jember Bambang Hariyono mengatakan, masih bingung jika ditanyakan guru-guru soal kurikulum baru. ”Terus terang saya belum tahu, dan tak tahu pula harus menanyakan ke mana?” ujarnya.

Di Yogyakarta, praktisi pendidikan, ST Kartono, mengingatkan, waktu sosialisasi kurikulum baru sangat pendek. Jangan sampai hal ini menimbulkan kekacauan di awal tahun ajaran baru.

Antara.com | Sabtu, 8-12-2012 |

Kurikulum Baru untuk Siapa?

Meski banyak dihantam penolakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tetap akan melanjutkan proses perubahan kurikulum yang akan digunakan pada 2013 mendatang. Pihak kementerian merasa bahwa perubahan kurikulum ini akan berdampak positif pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti, mengatakan bahwa sasaran dari kurikulum pengganti Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ini tidak jelas. Pasalnya, jika perubahan kurikulum ini diperuntukkan bagi guru dan murid maka semestinya guru dilibatkan dalam pembahasan dan ada uji coba lapangan bukan sekadar uji publik.

"Kurikulum ini untuk kepentingan siapa sebenarnya? Guru cenderung dirugikan dengan kurikulum baru ini. Murid juga sama saja," kata Retno.

Ia menambahkan bahwa saat ini banyak guru yang cemas dengan adanya perubahan kurikulum ini. Para guru ini khawatir kehilangan pekerjaannya karena ada mata pelajaran yang kemudian dilebur dengan mata pelajaran lain. Salah satu contohnya adalah guru Teknologi Informasi dan Komunikasi.

"Kalau guru SD sistemnya masih guru kelas. Kalau yang sudah berdiri sendiri seperti guru-guru TIK? Ini mereka sudah mulai was-was tentang nasibnya," ujar Retno.

Sementara untuk anak-anak didik, penambahan jam pelajaran khususnya untuk anak Sekolah Dasar (SD) semestinya diikuti dengan penambahan fasilitas seperti adanya jaminan makanan siang. Ini untuk mencegah anak-anak mengkonsumsi makanan tak bergizi yang dapat mempengaruhi perkembangan otak.

"Seperti di Eropa, waktu di sekolah memang lama. Tapi dari segala aspek termasuk makan itu diperhatikan. Kalau di Indonesia tidak seperti itu, anak-anak ini akan jajan di luar yang jelas tidak sehat," ujar Retno.

Tidak hanya itu, kondisi anak-anak di tiap daerah juga berbeda. Semestinya uji publik yang dilakukan saat ini menjangkau juga daerah-daerah terpencil. Selain uji publik, uji coba juga perlu dilakukan untuk melihat apakah kurikulum tersebut sesuai diterapkan di daerah tersebut.

"Kondisi daerah ini kan berbeda. Jangan samakan semua dengan yang di kota. Anak-anak di daerah, kadang untuk sekolah saja harus bertaruh nyawa melewati sungai yang deras dan sering tidak sarapan," ungkap Retno.

"Ini jam pelajarannya ditambah dan gurunya tidak dibekali dengan persiapan yang baik. Di daerah apalagi yang terpencil belum tentu bisa. Lalu kurikulum ini buat yang di kota dan kaya saja?" imbuhnya.

Ia juga berpendapat bahwa untuk di kota pun, kurikulum ini juga tidak bisa begitu saja diterapkan. Dalam standar proses, anak-anak diminta untuk mengobservasi ke lapangan langsung terkait tema yang sedang dibahas pada saat itu. Hal ini pasti akan menemui banyak kendala saat implementasi jika tidak dilakukan uji coba.

"Contoh misalnya anak-anak diajak observasi ke pasar. Bayangkan saja perjalanan di Jakarta macet. Kemudian ke pasar yang situasinya ramai dan padat, guru hanya satu mengawasi. Ini sulit sekali. Jadi sebenarnya ini buat siapa kurikulum," tandasnya.

KOMPAS.com  | Jumat, 7-12-2012 |

Spektrum Keahlian SMK Diubah

Perubahan kurikulum yang akan dilaksanakan pada Juni 2013 mendatang menyasar berbagai jenjang pendidikan termasuk tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Spektrum keahlian pendidikan SMK akan ikut mengalami perubahan sejalan dengan perombakan kurikulum.

Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hamid Muhammad, mengatakan bahwa perubahan spektrum ini berkaitan dengan minat siswa pada program keahlian tertentu. Pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap program keahlian yang sudah menurun peminatnya.

"Kami akan evaluasi lagi program keahlian apa yang sudah menurun. Termasuk melihat juga kompetensi baru yang muncul belakangan," kata Hamid Muhammad.

Seperti diketahui, spektrum keahlian SMK saat ini terbagi dalam enam bidang studi, 40 program studi dan 121 kompetensi keahlian. Adapun enam bidang studi tersebut adalah Teknologi dan Rekayasa, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kesehatn, Seni Kerajinan dan Pariwisata, Agrobisnis dan Teknologi serta Bisnis dan Manajemen.

Kendati demikian, beberapa bidang studi tetap akan dipertahankan dan dibantu oleh pemerintah apapun kondisinya. Beberapa bidang tersebut umumnya berkaitan dengan bidang pertanian, peternakan, perikanan dan juga kesehatan.

"Jadi akan dilihat konteksnya. Untuk beberapa bidang seperti pertanian, peternakan dan perikanan akan dibackup dan jadi program afirmasi yaitu diminta atau tidak tetap harus ada," jelas Hamid.

Seiring dengan penerapan kurikulum baru dan juga program Pendidikan Menengah Universal, pihaknya juga akan menarik mahasiswa semester akhir yang berprestasi untuk mengajar anak-anak SMK. Pasalnya, jumlah guru produktif untuk SMK masih kurang dibandingkan dengan jumlah guru normatif.

"Tahun ini akan ada 500 mahasiswa yang diambil dari Dikmen dan 500 mahasiswa dari Dikti. Jadi ada sekitar 1000 orang akan membantu mengajar di SMK," tandasnya.

KOMPAS.com  | Jumat, 7-12-2012 |