Calon Guru Unnes Jajal Ngajar di Malaysia

JAKARTA - Program kuliah, kerja, nyata (KKL) merupakan kegiatan yang wajib diikuti para mahasiswa guna mengabdikan diri di masyarakat. Tidak tanggung-tanggung, para mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes) pun mendapatkan kesempatan menjajal praktik pengalaman lapangan (PPL) di Malaysia.

Sebanyak 15 mahasiswa Unnes tersebut akan mengikuti program PPL antarbangsa yang diselenggarakan atas kerjasama Unnes dengan Universitas Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Malaysia. Melalui program tersebut, mereka akan mengajar di beberapa sekolah di Negeri Jiran.

Ke-15 mahasiswa tersebut akan diterjunkan di sekolah mitra UPSI, di antaranya di SMKA Slim River untuk jurusan Bimbingan Konseling dan Pendidikan Bahasa Arab, MRSM Selda (Trolak) untuk (Pendidikan Matematika, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Olahraga), dan SK Methodist Tanjong Malim (PGSD).

Selain itu, mereka juga tersebar di Sekolah Kebangsaan Tanjong Malim (Pendidikan Olahraga, Musik), SMK Khir Johari Tanjong Malim (Bimbingan Konseling, Pendidikan Olalahraga), SAM (sekolah agama) Rowang (Pendidikan Akuntansi, Pendidikan Bahasa Inggris), dan MRSM Kuala Kubu Bharu (Pendidikan Matematika).

Para mahasiswa tersebut adalah Edwindhana Mareza Putra dan Santi Nur Oktafiani dari jurusan Bimbingan Konseling, Rahma Huda Putranto dan Ahmad Saiful Mirza dari jurusan PGSD, Raeni dan Mia Liliawati dari Pendidikan Akuntansi, serta Arista Puji Oktafiatun, Rani Bastiyani, dan Akhmad Jalu Wijayanto dari Fakultas Ilmu Keolahragaan.

Kemudian, Shofiayuningtyas Luftiani Yusuf dan Wella Pasca Emillidha dari Pendidikan Matimatika, serta tiga Fakultas Bahasa dan Sastra (FBS), yaitu Dani Nur Saputra, Nafis Azmi Amrullah, Fatimah Abdurrahman Shahab, dan Septima Dewi Putri P.

“Mereka melakukan praktik mengajar di Malaysia selama dua bulan. Dan ini merupakan tahun pertama program PPL antarbangsa diselenggarakan,” ujar Rektor Unnes Fathur Rokhman, seperti dilansir oleh Okezone, Jumat (5/7/2013).

Dia mengungkap, program tersebut sangat bagus karena para calon guru dari dua kampus berbda dapat saling bertukar informasi dan pengalaman. Perbedaan budaya, cuaca tidak menjadi soal karena dari perbedaan itulah yang menambah pengetahuan para mahasiswa.

PPL Antarbangsa merupakan upaya untuk mempersiapkan calon guru yang professional dan berkualitas. Pelaksanaan PPL berlangsung mulai 8 Juli sampai 7 September 2013. Pada 9 Juli 2013, mereka mendapatkan pembekalan di UPSI dan 10 Juli mereka mulai diterjunkan ke sekolah mitra.

Pendidikan Gratis, Ilmiah, Bermutu & Demokratis!!!

Padlun Fauzi, BEM Kema Unpad 2013

Pendidikan sejatinya lahir atas kebutuhan manusia itu sendiri, yaitu ketika manusia dalam usaha mempertahankan hidupnya mulai melakukan proses belajar pada lingkungan sekitarnya.

Pendidikan mustahil lahir tanpa perkembangan manusia, dan manusia pun akan runtuh tanpa pendidikan. Melalui pendidikan, manusia dapat mengenal alam dan sosial di sekitarnya, menemukan hubungan-hubungan di antaranya, mengambil manfaat bagi keberlangsungan hidup spesiesnya, dan menitipkan pengetahuan tersebut bagi generasi selanjutnya.

Dengan kata lain, pendidikan adalah keseluruhan proses belajar manusia itu sendiri dalam mempertahankan hidupnya sebagai manusia. Atau sederhananya Pendidikan adalah proses memanusiakan manusia.

Dengan dimensi kehidupan yang semakin kompleks dan kemunculan generasi baru yang tak dapat terhindarkan, manusia modern kemudian melakukan sebuah usaha untuk mensistematisasi pendidikan, agar pendidikan dapat diarahkan bagi kemajuan peradaban. Lahirlah kemudian apa yang kita sebut sebagai pendidikan formal.

Pendidikan formal sendiri adalah muara besar dari ilmu pengetahuan yang sudah tercapai dalam sejarah kehidupan manusia. Lantas haruskah pendidikan formal? Secara hakikat tidak ada yang mengharuskan ini. Namun jika kebutuhan manusia akan ilmu pengetahuan sebagai bekalnya hidup dijauhkan dari muara ilmu pengetahuan itu sendiri, maka akan dibutuhkan usaha yang berlipat-lipat untuk mencari dan mengumpulkan lagi tetes-tetes pengetahuan dari awal.

Sederhananya, pendidikan formal adalah hasil dari peradaban itu sendiri. Sehingga menyingkirkan manusia dari pendidikan formal akan berarti menyingkirkan keterlibatan manusia dalam peradaban. Lintasan sejarah pendidikan Indonesia telah mengajarkan pada kita tentang beberapa hal:

Pertama, bahwa sistem pendidikan tidak dapat terlepas dari sistem politik yang menaunginya. Masuknya sebuah kekuasaan mau tak mau akan mengubah juga sistem pendidikan.

Kedua, bahwa diskriminasi pendidikan yang terjadi pada zaman kolonial juga terjadi sampai hari ini. Kalau dulu dilakukan dengan cara langsung, sekarang dengan cara tidak langsung, yakni dengan menjadikan pendidikan sebagai sebuah komoditas yang diperdagangkan sehingga rakyat miskin tidak dapat mengaksesnya. Kalau pun dapat mengakses, yang didapat pastilah pendidikan yang tidak berkualitas.

Ketiga, bahwa ketidakberkualitasan pendidikan sebagiannya disebabkan oleh ketidakberpihakan pemerintah dalam hal anggaran pendidikan. Dan sebagiannya lagi disebabkan oleh keinginan politik penguasa yang menginginkan adanya golongan-golongan tak berpendidikan agar dapat digunakan untuk kepentingan-kepentingan kekuasaan seperti halnya pendidikan politik Ethis dan zaman Jepang.

Keempat, bahwa kurikulum dan metode pendidikan dengan nilai-nilai otoriteristik tidak dapat membawa peningkatan sumber daya manusia secara menyeluruh, seperti halnya zaman Soeharto.

Kelima, bahwa sistem pendidikan Indonesia dari dulu sampai sekarang terbukti tidak mampu mengeluarkan rakyat dari kemiskinan dan tidak berdaya mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia: Masyarakat Adil dan Makmur. Perlu Perombakan Besar-besaran!

Dengan kondisi yang demikian parah, diperlukan perombakan besar-besaran dalam membangun pendidikan Indonesia agar dapat mendorong terciptanya masyarakat adil dan makmur.

Perombakan tersebut haruslah meliputi:

1) Meningkatkan anggaran untuk pendidikan sesuai dengan amanat UUD 45, yaitu 20 persen dari APBN/APBD. Anggaran ini kemudian harus dipergunakan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas pendidikan seperti sekolah, buku, seragam, dll, serta menggratiskan biaya pendidikan dari SD hingga SMA dan menyubsidi 50 persen biaya perguruan tinggi.

2) Merombak standar kurikulum dengan kurikulum yang tidak sekadar berbasis kompetensi tapi juga berbasis pada pembebasan manusia. Pembebasan manusia tersebut menekankan aspek karakter (afeksi) pendidikan, sehingga dapat menghasilkan manusia Indonesia yang siap belajar, bukan siap pakai.

3) Melakukan demokratisasi pendidikan, dalam arti memberi ruang kepada pesarta didik dan tenaga didik untuk terlibat secara aktif dalam jalannya pendidikan dan penggunaan metode pendidikan yang demokratis.

4) Melakukan standarisasi dan pengetatan terhadaplembaga-lembaga pendidikan swasta baik dalam hal standar biaya pendidikan, kurikulum dan metode pendidikan.

5) Mengorientasikan seluruh hasil pendidikan, seperti misalnya inovasi teknologi, untuk kesejahteraan rakyat. Untuk keperluan ini, diperlukan sebuah lembaga yang gigih dan progresif dan berasal dari lingkungan pendidikan itu sendiri untuk mengontrol segala kebijakan-kebijakan di atas, yakni Komite Pendidikan Rakyat!

Pendidikan Merupakan Elevator Tingkatkan Status Sosial

Ambon - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (Mendukbud), Mohammad Nuh, mengatakan pendidikan merupakan elevator untuk dapat meningkatkan status sosial di masyarakat.

“Kita perlu memerangi tiga penyakit sosial yakni, kemiskinan, ketidaktahuan dan keterbelakangan,” kata Mendikbud M Nuh dalam sambutan pada peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2013.

Wakil Gubernur Maluku Said Assagaff di Ambon membacakan sambutan Mendikbud pada upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional 2013 yang berlangsung, di Lapangan Merdeka, Kamis (2/5).

Menurut M Nuh layanan pendidikan haruslah dapat menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan prinsip pendidikan untuk semua (Education for All) tanpa membedakan asal-usul, status sosial, ekonomi, dan kewilayahan.

“Akses pendidikan dipengaruhi oleh ketersediaan satuan pendidikan dan keterjangkauan dari sisi pembiayaan,” katanya.

Untuk itu, pemerintah terus menerus menyiapkan ketersediaan satuan pendidikan yang layak terutama di daerah 3T ( terdepan, terluar dan tertinggal) termasuk di dalamnya pengiriman guru melalui program Sarjana Mendidik di daerah 3T (SM3T).

“Dari sisi keterjangkauan pemerintah telah menyiapkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pendidikan dasar dan menengah, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Bidik Misi dan Beasiswa (BMB). Pada tahun 2013 ini, telah disiapkan anggaran sebesar Rp 7,8 triliun untuk BSM,” ungkap M Nuh.

Dijelaskannya sejak dua tahun terakhir telah dibuka beberapa perguruan tinggi negeri termasuk Akademi Komunitas di daerah perbatasan dan di beberapa daerah yang dinilai strategis.  Di samping upaya penyebaran pusat unggulan perguruan tinggi tersebut, juga berperan sebagai sabuk pengaman sosial dan politik bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk itu telah disiapkan kebijakan kesempatan khusus bagi putra-putri Papua, Papua Barat, dan daerah 3T lain untuk menjadi mahasiswa di berbagai perguruan tinggi terbaik di Indonesia melalui program Afirmasi Pendidikan Tinggi (APT).

“Saya mengajak kepada semua pencinta dunia pendidikan untuk bersama-sama membuka posko anti drop out (DO) atau anti putus sekolah pada awal tahun pelajaran nanti. Kita ingin memastikan agar anak-anak kita dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi terutama dari jenjang pendidikan dasar ke menengah,” ujar M Nuh.

ANTARA.News.Com | Kamis, 2 Mei 2013 |

Wamenag: Indonesia Tanpa UN Terancam Disintegrasi

Oleh Edy Supriatna Sjafei

Jakarta - Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa ujian nasional (UN) yang diselenggarakan dari tahun ke tahun masih relevan untuk tetap dipertahankan karena jika dihapus bakal berpotensi terjadinya disintegrasi bangsa.

“Bakal terjadi keadaan tidak bersatu padu, terpecah belah, hilang keutuhan atau persatuan, karena itu UN perlu dipertahankan,” katanya ketika melakukan peninjauan UN di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 19 di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan, Senin.

Didampingi Direktur Pondok Pesantren Aceh Saefuddin dan sejumlah pejabat Kemenag lainnya, Wamenag sempat mendapat penjelasan dari Kepala MTs Negeri 19 H. Wawan M tentang jalannya UN di madrasah tingkat menengah tersebut.

UN 2013 di Jakarta diikuti 15.968 siswa dengan rincian Jakarta Pusat (443 siswa), Jakarta Utara (1.549), Jakarta Barat (3.237), Jakarta Selatan (4.919), Jakarta Timur (5.750) dan Kepulauan Seribu (70).

Secara nasional, UN 2013 untuk madrasah diikuti 1.659.717 siswa terdiri dari 484.230 siswa madrasah ibtidaiyah (MI/SD), 829.884 siswa madrasah tsanawiyah (MTs/SMP), dan 345.603 siswa madrasah aliyah (MA/SMA).

UN pada 2013 ini, menurut Nasaruddin, memang dihadapkan pada adanya kritik tajam terkait persoalan teknis, seperti keterlambatan pendistribusian soal ketika berlangsung UN untuk tingkat sekolah lanjutan atas pekan lalu.

Namun hal itu jangan membuat semua pihak saling menyalahkan, sehingga tenaga atau energi terkuras hanya untuk membahas hal itu.

Justru kekuatan harus diarahkan bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan ke depan lebih baik.

“Jika UN ditiadakan, justru Indonesia akan dihadapkan kepada sejumlah kesulitan, antara lain tak bisa memetakan tingkat kemampuan siswa terhadap hasil penyelenggaraan pendidikan selama ini,” katanya.

Jika terjadi ketimpangan pendidikan antara satu wilayah dengan wilayah lain, tidak mustahil akan muncul penilaian atau pendapat bahwa pemerintah pusat hanya memperhatikan satu wilayah saja. Akan terjadi kesenjangan pendidikan yang bermuara munculnya fitnah karena pemerintah pusat dianggap lalai dengan tidak memperhatikan pendidikan.

Perbaikan mesti dilakukan. Jika ada kekurangan harus diperbaiki karena kesalahan tak boleh terjadi lagi. Jangan sampai jatuh di tempat yang sama pada pelaksanaan UN ke depan. Tetapi, lanjut dia, jika UN ditiadakan, tentu dengan berbagai implikasi yang muncul, bisa membawa disintegrasi bangsa. 

Segera Perbaiki

Pada kesempatan itu, Wamenag Nasaruddin Umar menyempatkan meninjau pelaksanaan UN dari luar kelas. Ia mengaku terkejut bahwa di wilayah Jakarta, kondisi bangunan MTs Negeri 19 sangat memprihatinkan. MTs Negeri 19 berdiri di atas lahan seluas 2.400 meter persegi dengan bangunan berlantai dua.

Namun, menurut pejabat tata usaha madrasah tersebut, Amiruddin, bangunan yang dibangun pada 1995 tersebut rawan roboh, karena lahannya bertanah lembek akibat bekas rawa.

Selain itu, di berbagai tempat banyak dijumpai retakan pada tiang bentangan, sehingga untuk menjaga keselamatan siswa agar tak tertimpa bangunan dibuatkan tiang penyangga besi.

Wamenag Nasaruddin Umar minta agar pihak madrasah bersangkutan melapor kepada Dinas Pendidikan di Jakarta. “Segera perbaiki dan terlebih dahulu harus melakukan pengecekan terhadap pondasinya,” katanya.

Ia mengapresiasi madrasah ini yang telah memberi perhatian kepada para siswanya dengan cara menanamkan nilai-nilai kebersamaan. Misalnya, Shalat Dhuha dan bekerja gotong royong sehingga lingkungan madrasah terlihat asri dan bersih.

“Kekompakan antarsiswa perlu ditanamkan, sebab apa pun pelajaran yang diberikan tidak akan membuahkan hasil jika tidak disertai kebersamaan atau nilai-nilai,” katanya.

Antaranews.com | Senin, 22 April 2013

Peraih Nilai UN Tertinggi Dapat Hadiah Rp10 juta

Peraih Ujian Nasional (UN) tertinggi se-Indonesia dari SMAN 4 Denpasar, Ni Kadek Vani Apriyanti (18) mendapatkan hadiah beasiswa pendidikan senilai Rp10 juta yang diberikan oleh Komite Sekolah setempat.

“Sesuai janji pelepasan siswa tahun lalu maka kami realisasikan sekarang. Mudah-mudahan dengan hadiah ini generasi berikutnya bisa terpacu, tak hanya dipertahankan tetapi bisa ditingkatkan,” kata Kepala SMA Negeri 4 Denpasar, I Wayan Rika, pada pelepasan pelajar ke-29 di Denpasar, Rabu.

Ni Kadek Vani Apriyanti

Menurut dia, komites sekolah setempat telah menyiapkan hadiah uang senilai total Rp26 juta kepada peraih UN tertinggi.

Pemberian hadiah itu merupakan bentuk motivasi bagi siswa-siswi, termasuk penghargaan atas prestasi yang mampu ditorehkan Vani sebagai jawara dengan nilai UN mencapai 59,20 dengan nilai rata-rata mencapai 9,87.

Selain Vani, komite sekolah setempat juga memberikan penghargaan berupa dana beasiswa pendidikan dengan total Rp26 juta rupiah bagi pelajar yang masuk 10 besar UN tertinggi nasional yakni Made Hyang Wikananda sebagai peringkat empat nasional, Luh Putu Lindayani (lima nasional) keduanya memiliki nilai sama yakni 9,76 dan Putu Siska Apriliyani (peringkat delapan nasional) dengan nilai UN 9,75 serta peraih UN tertinggi tingkat Provinsi Bali.

Sementara itu, Vani Apriyanti mengaku senang mendapatkan hadiah berupa uang dari pihak komite sekolahnya.

“Saya senang sekali dan syukur sudah mendapatkan beasiswa,” ujar anak kedua pasangan I Ketut Martawan dan Ni Made Mariani itu.

Pelajar kelahiran Denpasar, 27 April 1995 itu telah menjatuhkan pilihan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi yakni di fakultas Kedokteran, Universitas Udayana (Unud).

Dia mengaku bahwa Unud merupakan pilihan utamanya mengingat belum ada tawaran lain dari universitas lain.

Selain itu, saya nanti lebih bisa mempelajari karakter warga sendiri dan itu lebih mudah beradaptasi," ujar pelajar cerdas itu.

Setelah mendapat nilai tertinggi pada UN, Vani ingin menjadi seorang ilmuwan. Namun dia menilai apresiasi terhadap ilmuwan di Tanah Air kurang mendapat perhatian, sehingga pelajar cerdas itu memilih menjadi dokter spesialis jantung.

“Kalau dokter spesialis jantung itu lebih spesifik. Nanti saya ingin melakukan riset-riset kalau menempuh jenjang pendidikan lebih tinggi lagi,” ujarnya.

Nilai ujian anak kedua dari tiga bersaudara itu nyaris sempurna, yakni nilai 10 untuk mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, fisika, kimia, dan biologi, kecuali bahasa Indonesia dengan nilai 9,2.

Antaranews.com | Denpasar, Rabu, 29 Mei 2013 |

Urgensi Kurikulum 2013

Pemerintah berkukuh me­lak­sanakan Kurikulum 2013 pa­da Juli mendatang seolah ada ke­harusan yang mendesak. Pa­dahal, ”ba­rangnya” masih kon­troversial, perangkat pelak­sa­na­annya pun be­lumlah siap. ”Tidak bisa ditunda dan ha­rus dimulai tahun ajaran ini. Jika kita menunda, taruhannya be­sar terhadap masa depan ge­­nerasi bangsa,” kata Menteri Pen­didikan dan Kebudayaan Mo­ham­mad Nuh.

Implementasi Kurikulum 2013, menurut Mendikbud, pen­ting dan genting terkait bo­nus demografi pada 2010-2035. Ge­nerasi muda Indonesia per­lu disiapkan dalam kompetensi si­kap, keterampilan, dan pe­nge­tahuan.

Sikap pemerintah itu terasa ber­lebihan karena sejatinya pe­ngaruh perubahan Kurikulum 2013 tidaklah sedahsyat yang di­bayangkan. Asumsi-asumsi te­oritisnya memang muluk, te­tapi yang riil berubah dan mu­dah dilaksanakan hanya pe­ng­urangan jumlah mata pelajaran dan penambahan durasi pem­belajaran di sekolah.

Sementara pendekatan te­ma­tik dan integratif bukanlah per­kara baru, tetapi sekadar pe­negasan yang malah ter­ke­san sebagai dalih ketiadaan IPA dan IPS dalam lis mata pe­lajaran SD. Gagasan tematik dan integratif tidak dirancang un­tuk pembaruan model pem­be­lajaran siswa aktif (active lear­ning) yang menyeluruh ba­gi semua mata pelajaran di se­tiap jenjang persekolahan se­perti dikehendaki UU.

Penerapan Kurikulum 2013 pa­da Juli atau kapan pun dalam for­­mat yang ada tampaknya ti­dak menimbulkan efek kuali­ta­tif yang signifikan bagi ke­ma­ju­an bangsa. Tak ada faktor yang men­dukung perubahan ke arah itu, apalagi jika ber­ba­gai kerancuan kom­petensi inti dan dasar dengan materi di­biar­kan kabur, dan kuri­kulum dilak­sanakan sebelum matang. Selain itu, posisi kuri­kulum dalam suatu sistem pendidikan berada pada level ope­ra­sional yang jalannya ditentukan oleh fondasi, visi, dan substansi pen­didikan, yang di negeri ini justru bermasalah.

Wakil Presiden Boediono me­ngakui bahwa kita memang be­lum punya konsepsi yang je­las mengenai substansi pen­di­dikan yang dapat dijadikan kom­pas bagi begitu banyak ke­giatan dan ini­siatif pendidikan di Tanah Air (Kompas, 29 Agus­tus 2012). Dengan me­nyam­pingkan persoalan arah pen­didikan, kiranya per­ubah­an metode pembelajaran jauh le­bih strategis dan urgen dari­pada kurikulum.

Pembaruan Metode

Meski kontroversial, tadi­nya Kurikulum 2013 diha­rap­kan ma­sih berkah terkait pen­de­katan pembelajaran tematik-in­tegratif. Na­mun, setelah di­cermati konsep dan rencana pe­latihan guru yang kolosal dan kilat, semakin meyakinkan bah­wa Kurikulum 2013 nan­ti­nya sekadar menghasilkan ke­si­bukan —selain pe­ner­bitan bu­ku— penataran kurikulum, bu­kan pelatihan metode baru yang sesungguhnya sangat di­butuhkan.

Pembaruan metode pem­be­lajaran dibutuhkan dan se­ha­rusnya dila­kukan sejak lama da­lam pendidikan kita. Per­tama, karena ada­nya ”revolusi Co­pernican” dalam definisi pen­didikan dari pem­be­lajaran ber­pusat pada guru (teacher-cen­tered) seperti dalam Pa­sal 1 Ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendi­dik­­an Nasional (Sisdiknas), ke ber­pusat pada murid (student-cen­tered) menurut UU No 20 Ta­hun 2003 sebagai revisi UU Sis­dik­nas.

Pembalikan paradigma ini bu­kan satu kelatahan, me­lain­kan di­dasari pergeseran kon­sep interaksi belajar mengajar da­ri ”me­ngajar” (teaching) ke ”pem­belajaran” (learning). Perkembangan ini selanjutnya me­nuntut perubahan cara pan­dang, pendekatan, dan metode pem­belajaran yang lebih par­ti­si­patif dan dialogis.

Pen­dekat­an tematik-integ­ra­tif sesung­guh­nya sesuai de­ngan pa­ra­dig­ma baru ini, tetapi sa­yang­nya tidak dielaborasi se­cara je­las hingga model pem­be­lajar­an.

Kedua, hasil riset Profesor Beeby tahun 1970-an (bukunya di­terbitkan 1975) menyimpulkan bahwa persoalan kronis pen­didikan kita di antaranya praktik kelas yang membosankan. Guru-gu­ru mengajar dengan latar belakang pengetahuan dan ke­te­rampilan metodik yang minimal sehingga aktivitas kelas seperti ri­tual. Sedikit sekali, kata Beeby, sekolah di Indonesia membantu me­numbuhkan potensi seorang murid. Pengaruh sekolah yang men­jemukan serta tak imajinatif itu tetap terasa ketika seseorang men­jadi dewasa dan memimpin masyarakatnya.

Ketiga, profesionalisme guru. UU No 14 Tahun 2005 tentang Gu­ru dan Dosen telah memberikan landasan kuantitatif bagi pe­ningkatan mutu guru, yaitu kualifikasi akademik, sertifikat pen­didik, dan empat kompetensi: pedagogis, profesional, sosial, dan kep­ribadian. Kompetensi pedagogis adalah kemampuan me­nge­lola pembelajaran dengan mewujudkan suasana belajar dan proses pem­belajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan po­tensi dirinya. Peningkatan profesionalisme guru seyogianya di­tandai berbagai aktivitas pembaruan metode dan kinerja guru.

Keempat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak 2009 (sa­at membuka Temu Nasional) meminta Mohammad Nuh meng­ubah metodologi belajar mengajar. Pola yang sekarang, kata Pre­siden, tidak mendorong siswa kreatif dan inovatif sehingga sulit me­munculkan jiwa kewirausahaan anak didik.

”Saya minta Menteri Pendidikan Nasional mengubah me­to­dologi belajar mengajar yang ada selama ini. Sejak taman kanak-ka­nak hingga sekolah menengah jangan hanya gurunya yang ak­tif, tetapi harus mampu membuat siswanya juga aktif,” kata Pre­siden (Kompas, 30 Oktober 2009). Presiden seharusnya me­ng­audit kinerja menterinya apakah gagasan bagus dalam pidato di­kerjakan dengan benar atau hanya berlalu terbawa angin.

Perubahan Kesadaran

Metode pembelajaran melekat pada perilaku guru sehingga pem­baruan metode inheren dengan pengembangan aspek ke­manusiaan guru. Oleh sebab itu, pelatihan metode tak cukup de­ngan berceramah tentang pengetahuan dan teknik mengajar, te­tapi juga harus sekaligus melibatkan guru dalam proses dinamis per­ubahan kesadaran dan motivasi profesi. Perbaikan metode akan berpengaruh lebih cepat dan luas terhadap kualitas pen­didikan karena posisi dan peran strategis guru. Metode yang di­pergunakan dan sikap guru juga sangat menentukan ke­berhasilan penanaman nilai-nilai dan pembentukan pola pikir da­lam Pendidikan karakter.

Namun, tak seperti kurikulum —yang 10 kali diubah— metode ku­rang dianggap/tak diketahui penting sehingga upaya pem­baruan hanya sekali sepanjang sejarah pendidikan kita, yakni ke­tika eksperimen Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) 1980-an yang tak berkesinambungan. Di samping itu, mengubah metode tak se­mudah mengembangkan kurikulum yang biasanya cukup menambah atau mengurangi jumlah mata pelajaran dan jam pelajaran.

Era profesionalisme guru sekarang ini seyogianya jadi momentum memperbarui ”praktik kelas” dengan prioritas pengembangan metode baru, bukan mengubah kurikulum yang sebenarnya tak urgen.

KOMPAS.com | Kamis, 21 Februari 2013 |

Eks RSBI Putuskan MoU Luar Negeri

Kepala SMA Negeri 1 Jambi Dodi Pariadi mengatakan pihaknya telah memutuskan sejumlah nota kesepahaman (MoU) dengan negara lain terkait kesempatan belajar di luar negeri pascaputusan Mahkamah Konstitusi yang membubarkan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI).

“Sejak keputusan pembubaran RSBI oleh MK, SMA Negeri 1 Kota Jambi yang berstatus RSBI memutuskan segala bentuk kerja sama dengan luar negeri,” katanya di Jambi, kemarin.

Menurut dia, selama ini, para siswa yang berprestasi di sekolah itu

biasanya mendapat kesempatan untuk menimba ilmu ke beberapa sekolah di Australia. Namun, kini pihaknya tidak lagi menindaklanjuti kerja sama tersebut.

Dodi mengatakan bahwa pihaknya juga akan mengubah semua kurikulum sekolah untuk menjadikan sekolah itu kembali menjadi sekolah reguler.

Kurikulum internasional yang sebelumnya digunakan SMA tersebut saat

menjadi sekolah RSBI, kata dia, akan dihapuskan.

“Kalau selama ini kita adopsi kurikulum dari negara maju, sekarang sudah tidak lagi,” ungkapnya.

Wakil Kepala SMP Negeri 7 Kota Jambi Wayan Mada mengatakan, selama ini, pihaknya menggunakan bahasa Inggris untuk uji kelulusan siswa. Namun, ke depan cara itu akan dihapus.

Selain itu, pihak SMP Negeri 7 juga akan menghapuskan tes yang merupakan syarat masuk untuk menjadi siswa sekolah tersebut.

“Biasanya kami menggunakan tes untuk masuk, sekarang akan disamakan

seperti sekolah reguler, hanya menggunakan hasil UN,” katanya.

Antara.com | Minggu, 3 Februari 2013 |