Oleh Edy Supriatna Sjafei
Jakarta - Wakil
Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa ujian nasional (UN) yang
diselenggarakan dari tahun ke tahun masih relevan untuk tetap dipertahankan
karena jika dihapus bakal berpotensi terjadinya disintegrasi bangsa.
“Bakal
terjadi keadaan tidak bersatu padu, terpecah belah, hilang keutuhan atau
persatuan, karena itu UN perlu dipertahankan,” katanya ketika melakukan peninjauan UN di Madrasah Tsanawiyah
Negeri (MTsN) 19 di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan, Senin.
Didampingi Direktur Pondok Pesantren Aceh Saefuddin dan
sejumlah pejabat Kemenag lainnya, Wamenag sempat mendapat penjelasan dari
Kepala MTs Negeri 19 H. Wawan M tentang jalannya UN di madrasah tingkat
menengah tersebut.
UN 2013 di Jakarta diikuti 15.968 siswa dengan rincian
Jakarta Pusat (443 siswa), Jakarta Utara (1.549), Jakarta Barat (3.237),
Jakarta Selatan (4.919), Jakarta Timur (5.750) dan Kepulauan Seribu (70).
Secara nasional, UN 2013 untuk madrasah diikuti 1.659.717
siswa terdiri dari 484.230 siswa madrasah ibtidaiyah (MI/SD), 829.884 siswa
madrasah tsanawiyah (MTs/SMP), dan 345.603 siswa madrasah aliyah (MA/SMA).
UN pada 2013 ini, menurut Nasaruddin, memang dihadapkan pada
adanya kritik tajam terkait persoalan teknis, seperti keterlambatan
pendistribusian soal ketika berlangsung UN untuk tingkat sekolah lanjutan atas
pekan lalu.
Namun hal itu jangan membuat semua pihak saling menyalahkan,
sehingga tenaga atau energi terkuras hanya untuk membahas hal itu.
Justru kekuatan harus diarahkan bagaimana meningkatkan
kualitas pendidikan ke depan lebih baik.
“Jika
UN ditiadakan, justru Indonesia akan dihadapkan kepada sejumlah kesulitan,
antara lain tak bisa memetakan tingkat kemampuan siswa terhadap hasil
penyelenggaraan pendidikan selama ini,” katanya.
Jika terjadi ketimpangan pendidikan antara satu wilayah
dengan wilayah lain, tidak mustahil akan muncul penilaian atau pendapat bahwa
pemerintah pusat hanya memperhatikan satu wilayah saja. Akan terjadi
kesenjangan pendidikan yang bermuara munculnya fitnah karena pemerintah pusat
dianggap lalai dengan tidak memperhatikan pendidikan.
Perbaikan mesti dilakukan. Jika
ada kekurangan harus diperbaiki karena kesalahan tak boleh terjadi lagi. Jangan
sampai jatuh di tempat yang sama pada pelaksanaan UN ke depan. Tetapi, lanjut
dia, jika UN ditiadakan, tentu dengan berbagai implikasi yang muncul, bisa
membawa disintegrasi bangsa.
Segera Perbaiki
Pada kesempatan itu, Wamenag Nasaruddin Umar menyempatkan
meninjau pelaksanaan UN dari luar kelas. Ia mengaku terkejut bahwa di wilayah
Jakarta, kondisi bangunan MTs Negeri 19 sangat memprihatinkan. MTs Negeri 19
berdiri di atas lahan seluas 2.400 meter persegi dengan bangunan berlantai dua.
Namun, menurut pejabat tata usaha madrasah tersebut,
Amiruddin, bangunan yang dibangun pada 1995 tersebut rawan roboh, karena
lahannya bertanah lembek akibat
bekas rawa.
Selain itu, di berbagai tempat banyak dijumpai retakan pada
tiang bentangan, sehingga untuk menjaga keselamatan siswa agar tak tertimpa
bangunan dibuatkan tiang penyangga besi.
Wamenag Nasaruddin Umar minta agar pihak madrasah bersangkutan
melapor kepada Dinas Pendidikan di Jakarta. “Segera perbaiki dan terlebih dahulu harus melakukan pengecekan
terhadap pondasinya,”
katanya.
Ia mengapresiasi madrasah ini yang telah memberi perhatian
kepada para siswanya dengan cara menanamkan nilai-nilai kebersamaan. Misalnya,
Shalat Dhuha dan bekerja gotong royong sehingga lingkungan madrasah terlihat
asri dan bersih.
“Kekompakan antarsiswa perlu ditanamkan,
sebab apa pun pelajaran yang diberikan tidak akan membuahkan hasil jika tidak
disertai kebersamaan atau nilai-nilai,” katanya.
Antaranews.com | Senin, 22 April 2013
No comments:
Post a Comment